YOGYAKARTA – Aksi mahasiswa di Indonesia yang secara murni memperjuangkan aspirasi rakyat berkaitan dengan Undang-Undang KPK hasil revisi dan sejumlah Rancangan Undang-Undang yang kontroversial seperti RUU KUHP, Pertanahan, Minerba, dan lain-lain mendapat apresiasi dari Ketua Umum Pimpinan Pusat (Ketum PP) Muhammadiyah Haedar Nashir.
“Karenanya, aksi tersebut harus betul-betul dijaga agar tetap pada tujuan semula dan berjalan dengan damai, tertib, taat aturan, dan tidak menjadi anarkis,” tutur Haedar dilansir dari suaramuhammadiyah.id.
Haedar menekankan kepada semua pihak hendaknya tetap mengutamakan kepentingan dan keutuhan Indonesia di atas kepentingan diri, kelompok, institusi, dan lainnya.
“Aksi mahasiswa yang murni dan situasi kehidupan bangsa yang memanas hendaknya tidak dipolitisasi atau diperkeruh yang menyebabkan keadaan semakin tidak kondusif,” tegasnya.
Semua pihak, ungkap Haedar, harus berintrospeksi diri sekaligus mengedepankan sikap berbangsa dan bernegara yang dilandasi jiwa kenegarawanan yang luhur demi Indonesia milik bersama.
“Bangsa ini memiliki banyak masalah dan tangangan yang tidak ringan. Karenanya diperlukan persatuan, kebersamaan, suasana aman dan damai, modal ruhani dan akal budi, serta keseksamaan semua pihak dalam berbangsa dan bernegara,” tutur Haedar.
Kepada masyarakat luas dan semua pihak, Haedar mengingatkan, hendaknya menahan diri dan tetap menjaga suasana kehidupan kebangsan yang aman, damai, berkeadaban mulia, dan menjunjung tinggi keutuhan bangsa.
Semua pihak hendaknya menggunakan media komunikasi untuk tujuan yang baik.
“Media sosial hendaknya dijadikan sarana interaksi hidup damai dan keluhuran akal budi sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia yang relijius dan berkeadaban luhur, serta tidak dijadikan media menyebarkan hoaks dan segala bentuk provokasi yang dapat merugikan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di negeri tercinta ini,” tukas Haedar Nashir
Haedar berpesan kepada aparat kepolisian dan keamanan hendaknya menjalankan tugas sebagaimana mestinya dan tidak melakukan tindakan-tindakan represif atau kekerasan dalam bentuk apapun sehingga semakin tercipta suasana yang kondusif.
“Tegakkan hukum dan ketertiban dengan benar, adil, objektif, dan moral yang tinggi,” tandasnya. (Siedoo)
