JAKARTA, siedoo.com - Rencana pemerintah terkait pemfokusan penempatan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang lolos tes di daerah luar Pulau Jawa mendapat dukungan dari politisi di Senayan, Jakarta. Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menilai harus ada pembenahan faktor kultural demi menghadirkan pembangunan yang tidak hanya berfokus di Pulau Jawa. Sebagaimana diketahui, ASN terbagi…
JAKARTA, siedoo.com - Penghapusan tenaga non-Aparatur Sipil Negara (ASN) atau honorer di berbagai sektor akan menyebabkan pelayanan publik terganggu jika tidak dirumuskan dengan baik. Demikian ditandaskan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena. “Kebijakan ini berimplikasi sangat luas bagi proses pelayanan publik. Walaupun kebijakan ini maksudnya baik, tapi kalau dilaksanakan tidak tepat…
JAKARTA, siedoo.com - Pemerintah pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) meminta setiap instansi pemerintah untuk melakukan pendataan tenaga non-ASN. Paling lambat 30 September 2022. Hal ini dilakukan untuk memetakan dan mengetahui jumlah pegawai non-ASN, baik di lingkungan instansi pemerintah baik pusat maupun daerah. Imbauan kepada instansi pemerintah untuk mempercepat inventarisasi data…
JAKARTA – Perlu ada kolaborasi antara pemerintah daerah (pemda), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta DPR RI untuk memperjuangkan nasib tenaga honorer Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang bertugas di Sumatera Utara (Sumut). Hal tersebut ditekankan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang. Pihaknya meminta supaya para kepala daerah satu suara, satu bahasa…
Siedoo, Problematika keberadaan pegawai honorer kembali mengemuka meski ini bukan untuk kali pertama. Sebagaimana amanat konstitusi pada UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan bahwa ASN hanya terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja (PPPK). Lebih lanjut, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 memberi batasan keberadaan pegawai honorer…
JAKARTA - Beredarnya kabar lewat video dengan caption atau keterangan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) akan mengangkat seluruh tenaga honorer (K2), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dan Pegawai non-PNS menjadi PNS pada Februari 2020 mendapat respons dari kementerian terkait. Kementerian PANRB melalui Siaran Pers 27 Februari 2020 – 091/Humas-Menpanrb/2020 menyatakan video…
DEPOK - Pengembangan kompetensi ASN merupakan bagian dari pengembangan SDM yang menjadi prioritas kementerian bahkan seluruh kementerian dengan berbasis sistem merit. Demikian ditandaskan Kepala Pusdiklat Pegawai Kemendikbud, Garti Sri Utami. “UU ASN juga memberikan mandat kepada semua instansi pemerintah untuk melakukan reformasi pengelolaan ASN yang mengacu pada kesesuaian kualifikasi, kompetensi, dan penilaian kinerja,” katanya saat…
JAKARTA - Tahap pendaftaran pada rekrutmen CPNS tahun 2019 baru saja usai. Kini masih dalam tahap verifikasi administrasi. Masyarakat diimbau agar semakin berhati-hati dan lebih selektif terhadap informasi yang beredar dan mengkonfirmasi kebenarannya. “Jika ada informasi terkait rekrutmen CPNS, dimohon untuk lebih waspada dan mengonfirmasi ke Kementerian PANRB terlebih dahulu,” kata Kepala Biro Hukum, Komunikasi,…
