DPR. Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda. (foto: dpr)
Siedoo.com - DPR. Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda. (foto: dpr)
Nasional

Demi Pemerataan PNS dan PPPK, Dukung Penempatan di Luar Jawa

JAKARTA, siedoo.com – Rencana pemerintah terkait pemfokusan penempatan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang lolos tes di daerah luar Pulau Jawa mendapat dukungan dari politisi di Senayan, Jakarta.

Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menilai harus ada pembenahan faktor kultural demi menghadirkan pembangunan yang tidak hanya berfokus di Pulau Jawa. Sebagaimana diketahui, ASN terbagi dua, yakni PNS dan PPPK.

“Faktor kultural yang membuat PNS itu harus terus dekat dengan kediaman asal termasuk di Jawa itu harus dibenahi melalui regulasi yang ketat. Saya sepenuhnya sepakat dengan Menteri Azwar Anas dalam konteks membangun Indonesia sentris maka kemudian penataan birokrasi termasuk formasinya juga harus kita arahkan,” tutur Rifqi dikutip dari dpr.go.id, Jumat (14/10/2022).

Sebelumnya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas menyebut pemerintah akan memfokuskan penempatan PNS dan PPPK yang lolos tes di daerah luar Pulau Jawa. Ini dikarenakan sejumlah daerah luar Pulau Jawa masih kekurangan tenaga dokter, bidan, dan guru.

Diketahui, formasi SDM di seluruh Indonesia, termasuk Maluku, Papua, dan Kalimantan, telah disiapkan dari tahun ke tahun. Namun, selang setahun menjalankan tugas banyak ASN yang pindah ke kota dan Jawa.

Hal ini Menurutnya Rifqi, selain formasi yang proporsional pola mutasi PNS juga harus diperketat. Ia berharap ASN terdistribusi merata, dengan begitu daerah-daerah di luar pulau Jawa juga kebagian ASN berkualitas.

Distribusi PNS adalah distribusi sumber daya manusia berkualitas Indonesia yang seharusnya juga dinikmati oleh daerah-daerah yang ada di luar pulau Jawa. Seperti Maluku, Papua, termasuk Kalimantan.

“Harus ada kesadaran sejak awal bagi calon PNS yang ingin mendaftarkan diri menjadi PNS atau ASN termasuk PPPK di dalamnya, bahwa mereka bekerja untuk Indonesia dan di manapun ditempatkan tidak menjadi masalah,” tutupnya. (dpr/siedoo)

Apa Tanggapan Anda ?