PGRI menyuarakan agar guru diangkat menjadi pegawai negeri sipil.

Daerah

PGRI Solid Perjuangkan Guru Tidak Tetap

SMK Muhammadiyah 2 Muntilan

MAGELANG – Tidak hanya di Ibukota Jakarta, suara agar guru diangkat menjadi pegawai negeri sipil juga terdengar di daerah. Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) terus berupaya memperjuangkan nasib para guru tidak tetap (GTT). Saat ini di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah tercatat ada 230 GTT. Mereka tersebar di sekolah negeri maupun swasta.

Ketua PGRI Kabupaten Magelang Muslih SPd MAcc berharap ke depan pemerintah lebih memperhatikan kemajuan serta kesejahteraan mereka. Ia menyampaikan itu saat acara Sosialisasi Empat Pilar MPR RI. Sosialisasi berlangsung di Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang yang dihadiri 300 guru dan kepala SD-SMA Kabupaten Magelang.

Muslih juga berpesan kepada para anggota MPR RI agar mengajukan kepada pemerintah para GTT diangkat menjadi guru PNS. Pemerintah pun mengakui peran GTT dalam kemajuan pendidikan di Indonesia.

“Maka PGRI tetap solid memperjuangkan nasib para GTT. Kami berpesan kepada para anggota MPR RI untuk meneruskan perjuangan PGRI ini melalui tugas, fungsi dan kewenangan MPR RI,” pesan Muslih.

Acara dibuka resmi Bupati Magelang yang diwakili Kepala Kesbangpol Kabupaten Magelang Karya Humanita SSos. Dalam sambutan tertulisnya, bupati Magelang mengatakan bahwa, dewasa ini bangsa Indonesia dihadapkan pada berbagai fakta dan fenomena bergesernya nilai etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu ditandai terutama oleh kemerosotan akhlak, degradasi moral, dan degradasi wawasan kebangsaan.

“Seperti perilaku yang mengedepankan nilai-nilai kebangsaan, kini semakin jarang ditemui,” katanya.

Empat narasumber yang hadir merupakan anggota MPR RI. Mereka adalah Dr H Deding Ishak SH MM (Komisi VIII), Muhammad Syafrudin ST MM (Komisi I), Ahmad Basarah (Komisi X), dan Abdul Kadir Karding (Komisi X). Mereka menyampaikan materi Empat Pilar MPR RI yaitu Pancasila sebagai dasar dan ideologi Negara, UUD 1945 sebagai Konstitusi Negara Serta Ketetapan MPR, NKRI Sebagai Bentuk Negara, dan Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Semboyan Negara.

Selain menerima pemaparan materi, peserta diajak tanya jawab dan diskusi sekitar materi. Menyangkut perjuangan PGRI seperti disampaikan Muslih, narasumber akan mengkoordinasikan dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.

Apa Tanggapan Anda ?