Daerah

Hore! Tahun 2020, Gaji Seluruh GTT di Jateng Sesuai UMK Plus 10%

SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Jateng) menaruh perhatiannya kepada Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT). Kesejahteraannya akan di tingkatkan. Tahun depan, seluruh GTT dan PTT akan mendapatkan gaji sesuai Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) plus 10%.

“Kami juga akan memberikan bantuan operasional sekolah daerah (Bosda) untuk sekolah-sekolah swasta sebesar Rp 123,85 miliar, Bosda MA negeri dan swasta sebesar Rp 26,5 miliar, insentif guru keagamaan dan lainnya,” kata Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo.

Tahun ajaran baru 2020/2021, pemerintah setempat juga akan menggratiskan biaya sekolah bagi siswa SMA/SMK/SLB negeri. Ganjar mengatakan, anggaran sebesar Rp 860,4 miliar telah disiapkan untuk mendukung program itu.

“Tahun depan kami akan menggratiskan biaya pendidikan bagi siswa SMA/SMK dan SLB negeri. Mudah-mudahan, dengan program ini maka upaya mewujudkan sumber daya manusia yang unggul di Jawa Tengah akan cepat terwujud,” kata Ganjar.

Pelaksanaan program ini, lanjut dia, harus mendapat dukungan dari seluruh kepala sekolah yang ada. Pihaknya juga akan mengawasi, agar di sekolah-sekolah negeri tidak terjadi banyak pungutan.

“Kami akan awasi, jangan sampai SPP-nya gratis, tapi pihak sekolah tetap meminta pungutan-pungutan biaya lainnya,” tegas gubernur.

Tak hanya biaya pendidikan yang gratis, tahun depan Pemprov Jateng juga akan memberikan seragam sekolah gratis untuk siswa miskin. Anggaran sebesar Rp 14,6 miliar telah disiapkan untuk membelikan seragam gratis bagi 97.614 siswa miskin.

Terkait kemiskinan, Ganjar menargetkan tahun depan angka kemiskinan di Jawa Tengah turun menjadi satu digit, yakni 9,8 persen. Untuk itu, berbagai program prioritas seperti renovasi rumah tidak layak huni, jambanisasi, listrik bagi yang miskin dan program lain akan terus digenjot.

“Kami butuh dukungan semua pihak, agar semua program prioritas di tahun depan dapat berjalan sesuai rencana. Kami juga berharap, program pendampingan satu SKPD satu desa miskin dapat diterapkan di Kabupaten/Kota,”  tambah Wakil Gubernur, Taj Yasin Maimoen. (Siedoo)

Apa Tanggapan Anda ?