MAGELANG – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Magelang dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) sangat memperhatikan kesejahteraan para GTT dan PTT di lingkungan Disdikbud Kabupaten Magelang. Demikian juga di Koordinator Wilayah (Korwil) Windusari. Salah satu bentuk perhatian terhadap kesejahteraan para GTT (Guru Tidak Tetap) dan PTT (Pegawai Tidak Tetap) itu diwujudkan dengan pemberian bingkisan…
SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Jateng) menaruh perhatiannya kepada Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT). Kesejahteraannya akan di tingkatkan. Tahun depan, seluruh GTT dan PTT akan mendapatkan gaji sesuai Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) plus 10%. “Kami juga akan memberikan bantuan operasional sekolah daerah (Bosda) untuk sekolah-sekolah swasta sebesar Rp 123,85 miliar,…
GUNUNGKIDUL - Besaran gaji Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Sekolah Dasar (SD) Mentel 1, Desa Hargosari, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sangat minim. Jumlahnya jauh dari Upah Minimum Kabupaten (UMK) Rp 1.454.200. Gajinya Rp 100.000 per bulan. Salah seorang GTT, Bayu Dwi Nur Cahyani mengaku sudah mengabdi…
JAKARTA - Harapan tenaga honorer, termasuk di dalammya guru honorer, untuk langsung diangkat menjadi PNS sudah pupus. Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) secara tegas menutup harapan itu. Bila mereka ingin menjadi PNS maka harus melalui seleksi. Mengikuti tes penerimaan lowongan CPNS yang diperkirakan akan digelar Juni 2018 mendatang. “Yang…
Siedoo, Hevi Ratnawati saat ini tercatat sebagai Guru Tidak Tetap (GTT) di SD Negeri Tempurejo 1, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Wanita kelahiran Wonosobo 17 Juli 1980 ini menjadi pendidik sejak 1 Desember 2005. Dengan bekal pendidikan yang sesuai, diputuskan untuk mencapai cita-cita sebagai seorang guru. Perjalanan panjang sebagai guru wiyata bakti dilalui dengan…
SEMARANG - Harapan guru tidak tetap (GTT) untuk bisa mendapatkan tunjangan sertifikasi nampaknya sulit terwujud. Sesuai aturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), tidak bisa mengikuti ujian sertifikasi, mengingat keberadaanya tidak memiliki surat keputusan pengangkatan dari pemerintah daerah. Karena hal itu, keberadaanya tidak terdata di kementerian tersebut. “Sedangkan untuk mengangkat GTT, bupati walikota tersandera Peraturan Pemerintah…
