JAKARTA – Keberadaan personel TNI AD di daerah 3T (Terluar, Tertinggal, dan Terdepan) yang bisa diperbantukan untuk mengajar di sekolah-sekolah yang kekurangan tenaga pendidik mendapat tanggapan. TNI bisa mengajar atas MoU yang telah ditandatangani dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbu).
Direktur Eksekutif Lembaga Lokataru, Haris Azhar menilai, kementerian tersebut mestinya tidak menggaet TNI. Sebab masih banyak guru-guru honorer yang seharusnya jadi prioritas.
“Enggak pantas kemendikbud kerjasama sama TNI, kenapa? Karena masih banyak guru honorer,” kata Haris dilansir dari merdeka.com.
“Jadi ada rasio kebutuhan itu harus dijawab pakai data guru honorer yang tersedia,” tambahnya.
Dijelaskan pria berkacama ini, tidak hanya guru honorer yang seharusnya jadi prioritas. Para lulusan keguruan kata Haris, seperti Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) yang mencetak lulusan keguruan seharusnya lebih dilihat.
“Ini problematik juga jadi paradigma yang ngawur yang ada di level pemerintahan sipil yang berkuasa,” ungkap Haris.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Kemendikbud dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) menandatangai nota kerja sama.
Penandatanganan dilakukan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Supriano dan Asisten Teritorial (Aster) TNI AD Brigjen Bakti Agus Fadjari di kantor Kemendikbud, Jakarta, Rabu (27/2/2019). Sinergi tersebut merupakan bentuk antisipasi Dirjen GTK jika ada sekolah yang kekurangan guru. Sehingga, bisa tetap menjalankan aktivitas belajar mengajar dengan diisi anggota TNI.
Dirjen GTK) Supriano menyatakan jangan sampai daerah-daerah yang punya potensi, justru tidak ada gurunya. Ini dalam rangka persiapan.
“900 personel disiapkan, menjaga-jaga apabila diperbatasan itu tidak ada guru, dibutuhkan guru, mereka bisa masuk,” kata Supriano dilansir dari kemdikbud.go.id.
Dalam nota tersebut, nantinya personel TNI yang ditugaskan di Nunukan dan Malino akan terlebih dahulu mendapatkan peningkatan kompetensi dalam bidang pembelajaran dari Kemendikbud melalui Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK).
Sementara itu dalam kesempatan yang sama Brigjen Bakti Agus Fadjari menjelaskan selama ini memang untuk menutup kekurangan guru yang ada di perbatasan, prajurit TNI AD sering terlibat untuk membantu proses pembelajaran.
“Karena itu dengan pembekalan yang diberikan GTK nanti dapat menjadi standar bagi personel TNI yang mengajar,” akunya. (Siedoo)
