Nasional

Berikut Poin Persoalan Pendidikan Versi Mendikbud

JAKARTA - Pemerintah bersama masyarakat harus bersinergi demi percepatan pembangunan. Keduanya harus berupaya terus untuk meningkatkan ke depan, mempercepat agar segera menjadi bangsa yang besar, maju, setara dengan bangsa-bangsa lain yang sudah maju.

Demikian ditandaskan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy. Mantan rektor UM Malang ini mengakui, masih ada beberapa kekurangan di dalam dunia pendidikan di Indonesia. Akan tetapi hal tersebut diyakini dapat teratasi dengan baik.

“Memang masih banyak persoalan pendidikan termasuk guru honorer, masih banyak sekolah yang rusak, buku-buku yang masih kurang,” tandasnya dilansir dari kemdikbud.go.id.

Meski begitu, tetap akan terus diperbaiki dan sempurnakan untuk kedepannya.  “Yang penting mari kita sepakat, kita bertekad untuk terus menjaga kelangsungan pembangunan yang sekarang sedang bergerak cepat,” terang Mendikbud.

Selanjutnya, Mendikbud mengingatkan bahwa dalam setiap kesempatan, Presiden Republik Indonesia selalu menyampaikan bahwa mulai tahun 2019 pemerintah tidak hanya memperhatikan pembangunan infrastruktur. Melainkan juga mulai memperhatikan pembangunan sumber daya manusia (SDM).

“Pembangunan SDM, pertama harus sehat dulu dan kemudian pintar. Oleh karena itu, pemerintah bertekad mulai tahun 2019 dan kedepannya, kita akan fokus membangun SDM,” jelas Mendikbud.

Salah satu perwujudan dari fokus pembangunan SDM ini, adalah dengan peningkatan jumlah Kartu Indonesia Pintar (KIP). Sebelumnya, penerima KIP hanya sampai jenjang SMA/SMK. Kini penerima KIP sudah menjangkau hingga jenjang perguruan tinggi.

“Oleh karena itu, kepada semua siswa penerima KIP, saya mohon supaya belajar sungguh-sungguh sehingga bisa mendapatkan kesempatan untuk bisa melanjutkan sampai perguruan tinggi,” pesan Mendikbud.

Tidak hanya sebatas pemberian KIP, pembangunan SDM juga dilakukan dengan pembangunan fisik dan peningkatan mutu sekolah yang terus dipacu. Sehingga nantinya seluruh peserta didik di Indonesia bisa memperoleh fasilitas dan kualitas pendidikan yang sama.

“Selanjutnya, untuk pembangunan gedung-gedung sekolah terus kita pacu, kita percepat. Mudah-mudahan seluruh Indonesia nanti akan memiliki gedung-gedung yang sama, dan kualitas guru juga sama,” jelas Mendikbud.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Sutan Adil Hendra mencontohkan, banyak tenaga honorer dengan status K2 dan non - K yang masih berpenghasilan Rp 300.000 per bulan. Padahal mereka telah memberikan pengabdian yang begitu besar.

“Tapi sekedar ketika ada pengangkatan PNS mereka justru tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah,” kata Sutan dilansir dari joglosemarnews.com.

Menurut anggota Fraksi Gerindra DPR RI ini, guru honorer K2 yang belum diangkat berjumlah sekitar 351.965 orang. Padahal kebutuhan guru PNS sejumlah 988.133. Tidak hanya honorer K2, menurutnya untuk pegawai dengan status non-K juga masih banyak yang kurang mendapat mendapat perhatian.

Melansir dari suaranusantara.com, di tahun 2016, jumlah sekolah rusak di Indonesia hampir 1,3 juta sekolah dengan tingkat kerusakan ringan, sedang, berat hingga rusak total. Sementara sekolah yang dikategorikan baik, jumlahnya hanya sekitar 500 ribu sekolah. Sayangnya, anggaran tahun depan untuk rehabiltasi sekolah hanya untuk 42 ribu sekolah (Siedoo)

Apa Tanggapan Anda ?