Opini

Problematika Kesejahteraan Guru Swasta dan Solusinya

Siedoo, Peningkatan kesejahteraan guru menjadi impian besar agar selalu bisa ditingkatkan. Selama ini, peran para guru honorer untuk memajukan pendidikan sudah cukup besar. Meski demikian, kesejahteraan yang dirasakakan belum begitu maksimal.

Gagasan yang harus selalu diperjuangkan yaitu meningkatkan kesejahteraan para guru dan kepala sekolah swasta. Realita di lapangan memang para "Umar Bakri" ini perlu mendapat perhatian serius.

Perjuangan untuk mensejahteraan guru itu menguat ketika ada fakta bahwa, guru menerima honor "hanya" Rp 300 ribu / bulan. Coba bayangkan itu.

Honor tersebut digunakan untuk biaya transportasi, dari ada yang rumahnya di Lereng Merbabu, Kacamatan Pakis, Kabupaten Magelang ke sekolahnya di kawasan Kota Magelang. Jarak tempuh lebih dari 20 km. Honor itu belum lagi digunakan untuk kebutuhan sehari - hari.

Saya berupaya semaksimal mungkin untuk membantu menyampaikan keluh kesah mereka meningkatkan kesejahteraan para guru PAUD dari APBD Kota Magelang. Alhamdulillah, selama dipercaya menjadi legislator DPRD Kota Magelang, upaya itu bisa lolos dipembahasan dan berhasil.

Upaya ini dilakuan secara bersama - sama. Dengan komunikasi yang baik dengan pihak - pihak terkait. Dinas Pendidikan, Komisi C yang membidangi pendidikan dan komponen - komponen lain. Selain berkomunikasi antar-anggota legislatif, upaya komunikasi intens juga dilakukan bersama dengan eksekutif.

Sehingga, ada tambahan honor para guru swasta PAUD, yang lulusan SMA ada tambahan Rp 100 ribu, lulusan D3 Rp 150, S1 Rp 200 ribu / bulan. Jangan dilihat dari nominalnya, tetapi patut diapreasiasi dari bentuk perhatiannya, bahwa para tenaga pendidik perlu mendapat suport.

In Sya Allah di tahun berikutnya akan ditingkatkan. Kesejahteraan guru seperti ini memang perlu mendapat perhatian serius, karena memang kerja keras mereka tidak boleh dipandang sebelah mata. Mereka bagaikan pahlawan - pahlawan kemajuan di bidang pendidikan.

Selama ini, para guru menerima honor dari yayasan yang menaunginya. Meski demikian, Pemerintah mestinya juga perlu memikirkan bagaimana peran, kontribusi dari para guru honorer.

Peran sekolah swasta selama ini sudah luar biasa dan cukup besar dampaknya. Dalam ikut serta untuk kemajuan pendidik. Meski pemerintah sudah menyalurkan dana BOS, tetapi kesejahteraan mereka menjadi catatan penting untuk diperjuangkan.

Dampak jika kesejahteraan yang minim ini tidak segera ditanggapi dan dibiarkan secara terus menerus, dikhawatirkan akan mempengaruhi semangat para guru. Maka dari itu, lama kelamaan bisa berdampak pada proses belajar mengajar.

Salah satu poin perjuangan saya maju ke legislatif adalah akan ikut membantu memperjuangkan tentang kesejahteraan para guru. In Sya Allah akan saya maksimalkan betul untuk menjalin komunikasi dengan berbagai pihak di Pemerintah Provinsi Jateng.

Saya akan melihat bagaimana pembahasan tentang perhatian guru di APBD Provinsi. Mungkin saja yang sudah ada saat ini belum optimal. Maka, kedepan perlu adanya penambahan alokasi anggaran bagi para guru honorer berupa insentif.

Insentif bagi guru swasta perlu dipikirkan secara bersama - sama, dengan besaran nilai tertentu. Di Kota Magelang misal, bila secara serius masih memungkinkan adanya penambahan honor hingga Rp 500 - 600 ribu per bulan. Alokasi itu hanya untuk para guru PAUD, belum bagi kalangan guru SD hingga SMP.

Sisi belanja yang dinilai tidak prioritas, bisa dialihkan. Misalnya pembangunan infrastruktur bisa dialihkan ke arah yang lebih mensejahterakan para guru.
Bukan sepenuhnya pembangunan infrastruktur dihilangkan, tetapi bisa saja porsinya dikurangi. Sehingga, alokasi anggaran di bidang program pendidikan bisa bertambah.

Selain itu, juga perlu diperhitungkan tentang standardisasi angka untuk membantu sekolah swasta. Dimunculkan juga opsi tentang pelatihan - pelatihan untuk peningkatan sumber daya manusia bagi pendidik. Diharapkan, selain bisa meningkatkan kesejahteraan, juga bisa meningkatkan kompetensi mengajar para guru.

Pendidikan - latihan misalnya bisa dilakukan secara rutin selama periodik tertentu. Jadwal pelaksanaan nanti bisa disesuaikan dengan agenda - agenda pendidikan.

Kalau sudah sejahtera dan sekolah terpenuhi kebutuhannya, maka tentu akan berdampak positif. Bahkan akan berbanding lurus dengan kualitas pendidikan yang semakin meningkat. Guru bisa lebih konsentrasi dan hanya memikirkan terkait dengan proses belajar mengajar semata.

Selama ini, bisa jadi para kepala sekolah masih memikirkan berbagai hal tentang kebutuhannya untuk menunjang KBM. Belum lagi para gurunya memikirkan bagaimana tentang kesejahteraan masing - masing. Dengan dukungan kesejahteraan yang maksimal, diharapkan keluarannya, semakin meningkatnya kualitas pendidikan kita. (*)

 

 

*Arifin Mustofa, S.Pd

Legislator DPRD Provinsi Jateng 2019-2024

Ketua terpilih Yayasan Ihsanul Fikri Kota Magelang

Apa Tanggapan Anda ?