Ilustrasi

Nasional

DPR Dorong Kemendikbud Giatkan Implementasi Revitalisasi SMK


JAKARTA – Guna mendongkrak lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang unggul, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) lebih giat dalam mengimplementasikan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK. Dorongan itu muncul dari Komisi X DPR RI, komisi yang membidangai pendidikan.

“Komisi X juga mengingatkan kembali kepada Mendikbud untuk menindaklanjuti secara sungguh-sungguh rekomendasi Panja Sarana Prasarana, Panja Evaluasi Dikdasmen, dan Panja Standar Nasional Dikdasmen,” kata Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian melansir dari dpr.go.id

Menurutnya perlu dilakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait penyelesaian permasalahan implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Hal ini agar pelaksanaan K-13 selesai pada tahun 2019.

Melansir dari pikiranrakyat.com, Kemdikbud akan merevitalisasi sebanyak 350 SMK pada 2019. Jumlah tersebut lebih banyak ketimbang tahun ini yang sebanyak 219 SMK. Program percepatan peningkatan kualitas tersebut akan menghabiskan dana sekitar Rp 1 triliun.

Direktur Pembinaan SMK, Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah Kemdikbud, M. Bakrun mengatakan, kebutuhan dana tersebut dihitung berdasarkan kebutuhan revitalisasi pada bidang infrastruktur.

Antara lain untuk membangun laboratorium, teaching factory, ruang kelas baru dan peralatan pendukung kegiatan praktik dan belajar. Menurut dia, setiap sekolah akan mendapat dana berbeda tergantung kebutuhan masing-masing.

Ia mencontohkan, untuk merevitalisasi SMK jurusan animasi, biaya yang dibutuhkan sekitar Rp 3-5 miliar. Sedangkan untuk jurusan kemaritiman tak kurang dari Rp 15 miliar.

Pemerintah memprioritaskan 5 jurusan yang akan direvitalisasi, yakni maritim, pariwisata, pertanian, industri kreatif dan teknologi.

“Sesuai dengan program Nawacita presiden,” ucap Bakrun.

Kendati demikian, karena kesiapan fiskal negara yang terbatas, dana revitalisasi untuk setiap SMK pada tahun depan tak akan mencapai puluhan miliar per sekolah. Bakrun mengaku masih menghitung besaran insentif yang akan digelontorkan kepada masing-masing SMK.

Baca Juga :  Mengenal Hamidulloh Ibda, Juara I Lomba Artikel Kemdikbud dan Esai Nasional UGM

“Kami juga terus berusaha mengajak dunia usaha dan industri untuk mau membantu program ini. Saat ini, partisipasi dunia usaha dan industri yang konkret bantu seperti membangun laboratorium masih di bawah 10 persen dari total 13.900 SMK,” katanya.

Selain itu, terkait Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019, ia menanyakan akses bagi penyandang disabilitas dan daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T).

“Saya menanyakan sejauh mana mereka yang memiliki keterbatasan bisa diberikan kuota sistem zonasi, karena kan sekarang semua sistem zonasi. Kemudian, untuk daerah 3T saya berharap adanya pengalokasian dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) yang bisa bermanfaat untuk mereka dengan misalnya pemenuhan sarpras,” jelasnya.

Melansir dari sindonews.com, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, terdapat empat perkembangan tren global terkait SDM di era industri 4.0 yang harus diperhatikan oleh lembaga pendidikan vokasi, utamanya SMK.

Tren pertama, munculnya teknologi digital yang memungkinkan orang dapat bekerja di mana saja.

“Dengan kemajuan digital, pembelajaran tidak hanya dapat dilakukan di sekolah formal saja dan memungkinkan akses pendidikan ke seluruh pelosok Indonesia,” kata Darmin.

Tren ketiga, penggunaan media sosial yang banyak memunculkan talenta secara global tidak peduli seberapa jauh lokasinya.

Tren keempat, manajemen kinerja berbasis analisis data. Maksudnya, kinerja seseorang tidak lagi diukur berdasarkan jumlah jam, kerja tetapi berdasarkan produktivitas mereka.

Menghadapi persoalan kesenjangan ekonomi dan tren global tersebut, revitalisasi SMK secara menyeluruh mendesak dilakukan.

Dimulai dari perbaikan kurikulum SMK yang sesuai dengan kebutuhan di masa depan, termasuk sertifikasi yang mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), program pemagangan di industri untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas siswa, training of trainers hingga memperbaiki sistem seleksi yang sesuai keahlian dan meningkatkan minat calon siswa menjadi siswa SMK.

Baca Juga :  Khusus Zonasi, Tidak Berlaku untuk SMK

Lebih lanjut Menko Darmin menjelaskan, pemerintah memiliki jurus baru yang efektif untuk merevitalisasi SMK. Caranya, dengan menjalin kerja sama dengan pemerintah provinsi. (Siedoo)

Apa Tanggapan Anda ?
SD Mutual Kota Magelang