Daerah

Opsi untuk Guru Honorer Jabar, dari Ridwan Kamil

BANDUNG - GUBERNUR Jawa Barat M. Ridwal Kamil menerima perwakilan guru honorer Jawa Barat di Ruang Rapat Manglayang, Gedung Sate Jalan Diponegoro, Bandung, (2/10/2018). Para guru honorer minta peningkatan kesejahteraan melalui kesempatan mengikuti seleksi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Mereka juga minta peningkatan kesejahteraan karena telah belasan tahun bekerja. Namun kesempatan untuk menjadi PNS justru hilang karena terkendala usia.

“Kami ingin mendapatkan pengakuan berupa SK Gubernur sebagai tenaga honorer,” ujar Dede Ismail, guru agama SMAN 6 Tambun Selatan. (pikiran-rakyat.com)

Perwakilan guru honorer yang hadir antara lain dari Kota dan Kabupaten Bekasi, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Cianjur. dan Kota Cimahi. Hadir pula dalam pertemuan itu Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat (Disdik Jabar) Ahmad Hadadi, Sekretaris Disdik Jabar Firman Adam, dan Kepala-kepala Kantor Cabang Dinas (KCD).

Ridwan Kamil menyebutkan tidak setuju dengan teori pukul rata yang diterapkan di dunia pendidikan. Pukul rata artinya kebijakan yang menyamaratakan bahwa semua daerah memiliki kemampuan keuangan yang sama. Memang ketersediaan guru di Jabar tidak sebanding dengan jumlah anak didiknya

Sehingga Pemerintah Daerah merekrut guru honorer. Namun masalah dengan kondisi seperti ini kemudian guru honorer menuntut diangkat sebagai PNS atau dinaikkan tunjangannya, menurut Ridwan, perlu dikaji dulu.

Menyikapi hal itu Ridwan menawarkan beberapa opsi yang bisa dilakukan. Yaitu jika keinginan menjadi PNS sebagai status, Ridwan akan membicarakan hal itu dengan Menpan dan Mendikbud. Sedangkan berkaitan dengan kenaikan tunjangan, Ridwan menyebutkan harus menghitung dulu kemampuan keuangan daerah.

“Saya tidak mau karena demi menaikkan tunjangan, hal esensial yang juga menyangkut kepentingan orang banyak diabaikan. Seperti mengambil dana untuk aspal jalan,” ujarnya.

Mengenai persoalan kesejahteraan, Ridwan menyebutkan, dapat menggunakan sejumlah terobosan dan melibatkan banyak pihak. Ia mencontohkan, untuk meringankan beban guru honorer, dapat diterapkan angkutan gratis untuk guru, atau kemudahan pendidikan dan kesehatan untuk anak-anaknya.

“Kami dapat membuat diskresi untuk itu, karena bentuk menyejahterakan itu tidak hanya dalam satu bundel,” ucap Ridwan.

Selanjutnya, Ridwan akan mengecek ke kota dan kabupaten untuk melihat kemungkinan kontribusi untuk guru honorer karena mereka juga masih warganya.

Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Ahmad Hadadi mengatakan saat ini ada 23.267 guru honorer yang di bawah pengelolaan Jabar. Jumlah itu terdiri dari 6.761 guru mengajar di SMA, 7.250 guru di SMK, 395 guru di SLB, dan 8.861 orang tenaga kependidikan.

Hadadi menjelaskan sejak tahun 2017, guru honorer diberikan honor Rp 85.000 tiap jam mengajar. Dengan mengajar minimal 24 jam, maka pendapatannya di atas Rp 1 juta. Tenaga kependidikan juga mendapatkan honor yang disesuaikan dengan pendidikan terakhir mereka.

Selanjutnya Hadadi mengungkapkan para guru honorer menginginkan adanya surat keputusan (SK) dari Gubernur yang menerangkan bahwa mereka mengajar sehingga bisa mendapatkan tunjangan dan NUPTK (Nomer Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan).

“Mereka juga meminta kenaikan honor mengajar tiap jam mengajar  terutama untuk beberapa daerah yang UMR-nya di atas Rp 2 juta,” ungkap Hadadi, seperti dilansir pikiran-rakyat.com.

 

Siedoo/NSK

Apa Tanggapan Anda ?