Nasional

Para Pakar, Bedah Fungsi Kehumasan Perguruan Tinggi di Zaman Now

MALANG – Perkembangan informasi di dunia digital semakin melesat. Siapa pun kini mudah untuk mengaksesnya secara cepat. Di dalamnya ada bermiliar informasi yang bersiliweran di dunia maya.

Melihat kondisi ini, posisi Hubungan Masyarakat (Humas) di Perguruan Tinggi Negeri dituntut responsif dalam menghadapi isu-isu negatif maupun menangkal berita hoaks atau berita dusta.

Hal tersebut tak lepas dari pembahasan dalam rapat koordinasi di lingkungan Kemristekdikti dengan tajuk Penguatan Humas dalam Menjawab Tantangan Era Digital di Malang, Jawa Timur.

Kesempatan ini menghadirkan pembicara yang mumpuni di bidang komunikasi dan media social. Yaitu, Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Kementerian dan Lembaga Adita Irawati, Anggota Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia (Perhumas) Dian Agustine Nuriman, dan Pakar Digital dan Media Sosial Nukman Luthie.

Kepala Biro Kerjasama dan Komunikasi Publik Kemenristekdikti, Nada Marsudi mengatakan, salah satu agenda Nawa Cita yang terkait langsung dengan aspek good governance adalah membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Ditandaskan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan bagian dari aspek good governance yang menjadi perhatian Presiden RI Joko Widodo.

Ditegaskan, kinerja humas dituntut memiliki kecepatan dalam merespon dan memberikan informasi yang benar.

“Presiden RI Jokowi meminta humas untuk membuat minimal satu good news setiap harinya. Ini semua demi menjaga kesatuan NKRI dari hoax,” katanya dalam rilis Kemenristekdikti.

Selain diikuti humas dari PTN juga diikuti humas dari Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti), Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) di lingkungan Kemenristekdikti. Tata kelola kehumasan, kelembagaan serta pengembangan kapasitas SDM menjadi topik yang menarik.

Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Kementerian dan Lembaga, Adita Irawati mengatakan, era digital memberikan dampak pada maraknya berita hoaks serta ujaran kebencian yang beredar di masyarakat melalui media sosial. Untuk itu humas harus responsif menangkal berita hoaks. Karena apablia terjadi pembiaran, kebohongan yang berulang-ulang tersebut akan dianggap sebagai sebuah kebenaran.

“Pada era digital seperti sekarang ini informasi dapat diperoleh begitu cepat, termasuk juga informasi yang tidak benar atau hoax. Selain humas yang harus responsive, masyarakat juga perlu di edukasi agar cerdas mem-filter informasi dengan membanjiri berita-berita positif,” jelasnya.

Dalam paparannya berjudul “Good News From Indonesia”, Adita juga menyampaikan humas harus bisa menyebarkan berita-berita positif dengan memperhatikan pesan dan kemasan yang baik agar mendapat perhatian publik. Ia menekankan pentingnya membuat narasi dalam menyusun berita-berita positif.

Viralkan Informasi Positif

Sementara itu, Dian Agustine Nuriman menjelaskan cara mengatasi krisis di media sosial. Menurutnya penting bagi humas untuk memonitor sosial media secara rutin untuk mengetahui perkembangan isu di media sosial, terlebih jika sedang terjadi krisis.

“Selanjutnya dalam mengatasi krisis humas harus berada dekat dengan pemangku kepentingan di atas atau decision maker serta harus paham pola pikir atasan. Hal ini penting untuk menyusun strategi selanjutnya dalam mengatasi krisis,” terangnya.

Sementara itu Nukman Luthfie mengatakan media sosial kini telah menjadi gaya hidup (lifestyle) masyarakat. Maka seorang humas juga harus mengubah lifestyle nya dalam bermedia sosial untuk dapat menyampaikan informasi kepada masyarakat.

Dalam mengelola media sosial, Nukman juga menekankan pentingnya membuat konten yang akan disebarkan serta membangun engagement dengan masyarakat di media sosial agar komunikasi dapat berjalan dengan baik dan efektif.

Terkait dengan pengelolaan media sosial, dalam kegiatan ini juga menghadirkan pembicara Wakil Ketua Tim Sinergi Media Sosial Aparatur Negara (SIMAN) Pusat Kolonel Arwin Datumaya Wahyudi Sumari yang memaparkan tentang pengelolaan media sosial dalam konteks Aparatur Sipil Negara (ASN).

Kolonel Arwin mengatakan bahwa sebagai ASN harus bijak dalam menggunakan media sosial. ASN juga harus menjaga netralitas serta turut berkontribusi menangkal konten-konten negatif yang beredar di media sosial.

“Dalam bermedia sosial kita harus bisa merespon dengan bijak setiap informasi negatif dengan cara mencounter, memonitor, edukasi dan lupakan. Jangan lakukan pembiaran terhadap informasi negatif karena jika dibiarkan bisa jadi sebuah kebenaran. Viralkan informasi positif,” tandasnya. (Siedoo)

Apa Tanggapan Anda ?