MAGELANG – Sekitar 100 mahasiswa di wilayah Magelang dan sekitarnya turun ke jalan, Kamis (12/1/2017). Mereka merupakan gabungan mahasiswa dari berbagai fakultas di Universitas Muhammadiyah (UM) Magelang. Tuntutan mereka yaitu mendesak kepada Pemerintah untuk tidak serampangan dalam mengelola jalannya Pemerintahan.
Massa kumpul di Lapangan Basket Kampus 2 UM Magelang Jalan Magelang-Yogyakarta, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang. Mereka berangkat ke lokasi bakda dzuhur. Dengan penuh semangat, mahasiswa mendatangi Gedung DPRD dan Kantor Wali Kota Magelang di Jalan Sarwo Edi Wibowo, Magelang.
Beberapa tulisan yang bernada protes dibawa mahasiswa. Tulisan itu antara lain “Pak Jokowi tolong insyaf”, “Apa salah rakyat”, “Hadiah untuk rakyat, STNK, GAS naik ???” dan lainnya. Beberapa mahasiswa yang terlibat aksi diantaranya Ahmad Kodri Busro, Cahyo dan mereka menuntut agar kebijakan Pemerintah harus pro rakyat.
Adapun Aliansi Mahasiswa Magelang itu mengeluarkan petisi aksi 121. Diantaranya Indonesia Negara Demokrasi, yaitu dari rakyat, oleh rakyat. Maka, seluruh kebijakan harus pro terhadap rakyat. Point lainnya bahwa, berdasarkan Undang-undang Dasar (UUD) 1945 pasal 28 bahwa, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup.
Dan, Pasal 28 C (2) jelas bahwa, setiap orang berhak memajukan dirinya dan untuk memperjuangkan haknya secara kolektif membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. Kebijakan Presiden pada PP Nomor 60 Tahun 2016 tentang kenaikan biaya pajak kendaraan yang meningkat dari biaya sebelumnya, maka kepada wakil rakyat dan Presiden untuk dapat meninjau kembali dan merevisi atas peraturan presiden yang telah ditetapkan.
Aksi ini berlangsung tanpa adanya kericuhan. Setelah mendatangi Gedung DPRD, mereka juga mengunjungi Kantor Wali Kota Magelang. Usai berorasi mereka kemudian membubarkan diri sekitar pukul 15.15 WIB.
