Foto bersama mahasiswa dan para pemangku kebijakan. Membangun Indonesia dari pinggiran melalui pendampingan PKL oleh mahasiswa STPP Magelang, Jawa Tengah di Provinsi Kalimantan Barat.

Nasional

Kementan, Membangun Indonesia dari Kawasan Pinggiran


KAPUAS HULU – Kementerian Pertanian mengirimkan 94 mahasiswa ke wilayah Kecamatan Badau, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat. Wilayah ini merupakan salah satu wilayah yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Melalui Praktek Kerja Lapang (PKL) itu, pengiriman mahasiswa bertujuan meningkatkan sumber daya manusia pada sektor pertanian di daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T).

Kegiatan pendampingan direncanakan selama 1 bulan penuh, mulai dari 1 Juli hingga 31 Juli 2018. Acara diikuti 30 mahasiswa Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Magelang, yang terdiri dari 15 mahasiswa Jurluhnak Magelang, 15 mahasiswa Jurluhtan Yogyakarta serta 60 mahasiswa STPP Bogor.

“Keberadaan mahasiswa STPP diharapkan dapat memberikan transfer teknologi dalam bidang pertanian dan peternakan kepada masyarakat. Itu agar mereka memiliki kemampuan dalam mengelola sumber daya yang dimiliki. Meskipun dalam bentuk teknologi terapan sederhana karena keterbatasan waktu kegiatan,” ujar Wakil Bupati Kapuas Hulu Antonius L. Ain Pamero, S.H. dalam upacara serah terima kegiatan.

Sesuai pers rilis yang diterima Redaksi Siedoo, pelaksanaan kegiatan tidak lepas dari upaya membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Hal itu menjadi visi pemerintahan melalui kabnet kerja. Visi tersebut tertuang dalam Nawacita ketiga. Komitmen ini sekaligus mencerminkan perhatian pemerintahan saat ini yang memprioritaskan pembangunan di daerah tertinggal, terdepan dan terluar.

Daerah tertinggal, terdepan dan terluar adalah wajah depan Indonesia yang harus diperbaiki dan didorong kemajuannya, sebagai perwujudan bahwa negara hadir dan melindungi segenap warga. Penetapan wilayah ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 131/2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015–2019.

Kementerian pertanian merupakan salah satu kementerian yang mengambil peran dalam pembangunan di daerah 3T tersebut bagi daerah tertinggal. Yakni, daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional. Terutama dalam sektor pertanian.

Sebagian besar daerah 3T merupakan gerbang tapal batas Indonesia. Letak daerah yang berada jauh dari ibu kota provinsi menjadikan pertumbuhan ekonomi menjadi terhambat. Sementara disisi lain, daerah 3T menyimpan potensi alam luar biasa, yang tidak dimiliki oleh daerah lain.

Ketua Pelaksana kegiatan, Drs. Akimi, MM., menyatakan bahwa, beberapa materi penyuluhan akan diterapkan dalam sub sektor peternakan. Antara lain teknologi penetasan ayam sederhana, manajemen pemeliharaan ternak besar, kesehatan hewan, budidaya babi, pembuatan telur asin serta pembuatan pakan ternak berbasis potensi lokal.

Sedangkan dalam subsektor pertanian materi yang disuluhkan antara lain budi daya tanaman pangan dan hortikultura. Serta, pengolahan pangan dengan bahan baku lokal.

Dampak yang diharapkan dari kegiatan ini antara lain, mahasiswa dapat melakukan praktek langsung di masyarakat sebagai bagian dari Tri Darma Perguruan Tinggi. Selain itu, masyarakat atau petani dapat meningkat kemampuan dalam mengelola usaha tani.

“Sehingga dapat pula meningkat kesejahteraannya,” katanya.

 

*Lutfan Makmun
Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (UPPM) STPP Magelang, Jawa Tengah.

Apa Tanggapan Anda ?