BANJARNEGARA, siedoo.com – Di Jawa Tengah (Jateng), ada 29 Desa Antikorupsi yang dibentuk Gubernur Ganjar Pranowo. Upaya ini dilakukan sebagai bentuk inisiasi lebih dini, guna mendukung program Desa Antikorupsi KPK pada 2023 mendatang.
“Sebenarnya, kita mencoba menginisiasi lebih dini itu saja. Jadi, ketika KPK menyiapkan Desa Antikorupsi di tahun 2023, dan KPK kemarin sudah menstimulus adanya 10 Desa Antikorupsi, kebetulan Banyubiru yang terbaik, maka buat saya momentumnya jangan hilang. Maka kita siapkan 29 desa,” kata Ganjar.
Hal itu disampaikannya saat Kick Off Desa Antikorupsi di Lapangan Desa Sijenggung, Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara, Jateng, Kamis (15/12/2022).
29 Desa Antikorupsi tersebut adalah:
1. Sijenggung
2. Maos Lor
3. Sudagaran
4. Tegalsambi
5. Kemiri Barat
6. Sumberejo
7. Sidorejo
8. Semayu
9. Tangkil
10. Ngunut
11. Banyuurip
12. Jatilor
13. Pandansari
14. Logede
15. Ngampel Wetan
16. Jeblog
17. Cemani
18. Jepang
19. Karangrejo
20. Kutoharjo
21. Paninggaran
22. Bojongnangka
23. Karangbawang
24. Karanggedang
25. Sraten
26. Sendang
27. Rembul
28. Banyubiru
29. Tanurejo
Maka, lanjutnya, ke depan Desa Antikorupsi yang telah dibentuk bisa menjadi percontohan bagi desa yang lain.
“Kita kick off (memulai) di Banjarnegara dengan satu harapan, kalau tahun depan KPK menggelar percontohan di seluruh Indonesia, kita sudah punya contoh yang riil. Dan, nanti tahun depan sudah ada contoh yang lebih konkret, sehingga 7.809 desa kita dorong untuk melakukan dengan kesadaran sendiri,” tegasnya.
Ganjar dinilai sebagai kepala daerah yang punya respons cepat dalam mengimplementasikan program KPK. Bahkan, Desa Banyubiru, Kabupaten Semarang, meraih predikat terbaik Desa Antikorupsi tingkat nasional.
“Saya terima kasih kades-kades sekarang juga menyambut dengan baik. Sebanyak 29 (Desa Antikorupsi) yang sudah kita kick off, sudah kita nilai beberapa,” kata Ganjar
Sementara itu, Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana menyebut, Ganjar Pranowo punya respons cepat terhadap program Desa Antikorupsi.
“Saya mengapresiasi karena program tahun 2023 ternyata 2022 sudah mulai, ya bagus. Ini menjadi trigger bagi pimpinan daerah yang lain juga,” kata Wawan.
Diakui, semua gubernur menyampaikan keinginannya dalam mendukung program tersebut. Namun, Ganjar salah satunya yang langsung mengimplementasikan.
“Beberapa Gubernur menyampaikan, boleh nggak kita langsung (mulai) saja. Di Jateng sendiri menjadi contoh, makanya saya kasih apresiasi,” tandasnya. (diskominfojateng/siedoo)
