Siedoo, JIKA berbicara masalah mahasiswa, masih banyak yang perlu dievaluasi dari kelompok yang katanya pembawa perubahan ini. Sebelum mengkritik Presiden, sebaiknya para mahasiswa mengkritik terlebih dahulu diri mereka sendiri. Bermuhasabah apakah mereka memang benar-benar sudah layak disebut dengan mahasiswa?
Hal tersebut ditandaskan, Koordinator wilayah DIY Jaringan Ulama Muda Nusantara (JUMAT), Amamur Rohman, sebagaimana ditulis geotime.go.id
“Ini berlaku secara umum, baik mahasiswa yang hanya pulang-pergi kampus maupun mahasiswa aktivis yang jarang pergi ke kampus. Saya berkata demikian karena saya sendiri berasal dari rahim mahasiswa yang cukup tahu seluk-beluk mahasiswa,” katanya.
Sulit untuk mengelak bahwa kejadian “kartu kuning” Jokowi ini merupakan pemanasan dari tahun politik 2018. Apalagi 2019 nanti Jokowi dipastikan akan bertarung lagi untuk memperebutkan kursi Presiden.
“Saya katakan sulit mengelak karena diketahui menurut penuturan Zadit, si pemberi kartu kuning bahwa ia seringkali mengikuti liqo’ yang diadakan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS),” sebutnya.
Menurutnya, PKS adalah partai yang selama ini menjadi oposisi di pemerintahan Jokowi-Jussuf Kalla. Meskipun ketua BEM-UI itu mengelak ketika ia ditanya kader PKS atau bukan. Namun bukan tidak mungkin ia mempunyai afiliasi dengan PKS yang ia sering datangi liqo’nya itu.
Dituturkan, strategi politik PKS bisa menjadi alasan dengan menggunakan media mahasiswa sebagai alat politik karena mahasiswa yang selama ini dianggap vakum akan menimbulkan “efek kejut” ketika ia dihidupkan kembali. Dan ini terbukti, karena di timeline media sosial baik twitter, Instagram, dan Facebook ramai membicarakan perihal kartu kuning Jokowi.
“Dan ini bisa menjadi kampanye gratis bagi PKS guna mempromosikan partainya sekaligus sebagai serangan politik kepada Jokowi,” bebernya.
Menurutnya, bukan Jokowi namanya jika tidak bisa meredakan hal sepele seperti ini. Masih ingatkah mereka ketika perwakilan dari 212 mendatangi istana Negara ketika Hari Raya Idul Fitri tiba?
“Saat itu, Presiden Jokowi menerima mereka dengan senyum dan tawa khasnya seakan tidak ada permasalahan sebelumnya. Padahal tokoh-tokoh 212 itu sebelumnya menyerang Jokowi habis-habisan,” ucapnya.
Dia menduga kuat, tidak mungkin Jokowi tidak tahu. Ia pasti mengikuti perkembangan demonstrasi angka itu, namun menunggu waktu yang pas untuk menjinakkan mereka. Dan nyatanya Jokowi tidak perlu mengeluarkan keringat untuk mengundang mereka.
“Kembali ke mahasiswa, ada banyak catatan yang perlu menjadi perhatian sebelum mengkritisi pemerintah. Mental yang ada dalam tubuh mahasiswa harus benar-benar direformasi. Mental titip absen, mental meminta nilai dengan meneror dosen padahal absen tidak memenuhi syarat, sampai mental berdiskusi secara personal tanpa melakukan demo yang bisa membikin macet jalanan itu,” jelasnya.
Baginya, mahasiswa adalah pembelajar. Tugas utamanya adalah belajar, bukan ikut-ikutan politik praktis. Yang perlu ditingkatkan adalah prestasi, bukan orasi. Yang perlu ditambah adalah pengetahuan, bukan kebodohan. Bagaimana mungkin ia mengkritik pemerintah sedangkan permasalahannya pun ia tidak tahu? Bagaimana mungkin ia tahu permasalahannya jika kerjaannya hanya membuka berita hoax, bukan buku?
“Apakah ada dari mahasiswa yang pintar orasi itu mampu menyadarkan masyarakat di kampung halamannya tentang pentingnya pendidikan? Tentang pentingnya pemahaman demokrasi tanpa embel-embel uang? Ketika rupiah jeblok mereka bisa memaki pemerintah tak becus mengurusi Negara, namun belum tentu yang berbicara demikian itu berani berdebat dengan mahasiswa Amerika. Bagaimana berdebat masalah ekonomi sedangkan bahasa Inggris pun hanya pas-pasan,” bebernya.
Mahasiswa bangga dengan nilai A, namun tidak pernah merenungkan apakah nilai A tersebut pantas bagi dirinya. Mahasiswa bangga dengan mampu berkumpul di tengah jalan tanpa ia sadar telah membuat orang yang terburu-buru dengan pekerjaannya menunda sampai tempat tujuan hanya karena mahasiswa itu rebut di tengah jalan.
“Saya bukan berarti anti mahasiswa karena saya pun mahasiswa. Saya bukan melarang mengkritik pemerintah karena saya tetap tidak sepakat dengan beberapa kebijakannya. Namun seyogyanya, kritik itu adalah kritik yang membangun, yang memberikan solusi bersama untuk memajukan Indonesia,” tegasnya.
Menurutnya, audiensi dengan pemerintah, duduk satu meja dan berdiskusi dengan baik bagaimana mencari solusi atas permasalahan yang ada. Dengan begitu akan tercipta demokrasi yang beradab. Bukan dengan cara lucu-lucuan memberi kartu kuning kepada Presiden. Apalagi tindakan tersebut dilakukan di forum umum, di kampus yang katanya tempat berpendidikan itu.
“Mahasiswa seharusnya menunjukkan cara-cara elegan dalam memberikan kritik. Diakui pula saat ini mahasiswa sudah banyak yang menyalurkan aspirasinya melalui media yang positif. Seperti buku berjudul Mahasiswa Menggugat (Pemikiran Mahasiswa Menuju Indonesia Berdaulat),” ujarnya.
Buku yang diterbitkan Senat Mahasiswa tahun 2014 tersebut berisi kumpulan esai terpilih dari lomba esai nasional yang diadakan Senat Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Karya-karya seperti ini yang akan memberikan nilai positif dan menyumbangkan pengetahuan bagi peradaban manusia selanjutnya.
“Indonesia sekarang butuh mahasiswa yang mau membangun Indonesia dengan cara beradab. Bukan mahasiswa yang garang di tengah jalan tapi cengeng ketika meminta nilai pada dosen,” ucapnya.
Baginya, bukan juga mahasiswa yang hanya mengkritik atas nama kepentingan golongan semata, karena dengan demikian mahasiswa bukan malah mengurangi populisme golongan. Justru menambahnya yang hanya akan menimbulkan kepentingan golongan, bukan kepentingan bersama.
“Kalau sudah begini, apa bedanya orang yang mendapatkan pendidikan dengan orang yang tidak mendapat pendidikan?,” kata dia bertanya.
