JAKARTA – Penyelenggaraan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) untuk siswa SMP di Indonesia masih belum merata. Di 2017, baru 11.096 sekolah yang memakai sistem tersebut. Sisanya, 45.098 sekolah memakai Ujian Nasional Berbasis Kertas dan Pensil (UNKP). Cakupan penyelanggaraan UNBK baru 40 persen dari 56.194 sekolah. Jumlah yang mengikuti ujian sebanyak 4.205.337 pelajar.
Mei lalu, sekolah yang menggunakan sistem UNBK secara keseluruhan hanya di Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Di daerah lain juga ada, tapi belum merata. Hal ini seperti di Kendari, Sulawesi Tenggara karena terkendala fasilitas.
Dari 54 sekolah, hanya 10 yang bisa menyelenggarakan UNBK. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Prof Muhadjir Effendy menargetkan untuk SMP sederajat, penyelenggaraan UNBK di 2018 harus naik.
“Untuk jenjang SMP, MTs dan sederajat ditarget 80 persen sudah menerapkan UNBK,” katanya sebagaimana ditulis Antara.
Bila sekolah memang terbatas, maka bisa dengan cara lain. Sekolah dibantu pemerintah daerah juga harus mengupayakan.
“Untuk memenuhi kebutuhan komputer agar penyelenggaraan UNBK tahun depan secara maksimal, sekolah harus beli dengan dibantu pemerintah daerah setempat. Penerapan UNBK memang dilakukan secara bertahap,” tandasnya.
Di sisi lain, Pengurus Komite Sekolah di Kota Kendari berharap UNBK tahun depan tidak lagi dibebankan ke siswa atau orang tua murid. Hal itu terkait membawa laptop saat ujian nasional.
“Hal yang menjadi catatan bagi kita sebagai orang tua murid bahwa UNBK tahun ini banyak siswa yang ujian harus dibebankan membawa laptop sendiri demi menutup kekurangan komputer di sekolah,” kata La Kalope (48), orang tua dari salah satu siswa di SMP Negeri 4 Kendari yang juga pengurus Komite Sekolah, sebagaimana diberitakan Okezone.
Menurutnya, kesuksesan penyelenggaraan UNBK di berbagai daerah harus didukung semua pihak. Meski masih ada kendala keterbatasan fasilitas di sekolah-sekolah.
