Anggota Komisi III DPRD Kotim, Provinsi Kalimantan Tengah, Sutik. (foto: kaltengpos.co)

Daerah

Memprihatinkan, Tak Ada SMA, Lulusan SMP di Wilayah Ini Pilih Nganggur


SAMPIT – Warga Kecamatan Seranau Kabupaten Kotim, Provinsi Kalimantan Tengah mengeluhkan tidak adanya Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di wilayah ini. Keluhan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotim.

Akibat tidak ada SMA/SMK di wilayah itu, sejumlah pelajar yang telah lulusan sekolah menengah pertama (SMP) tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Mereka pilih ‘nganggur’, menunggu adanya SMA/SMK di sana.

Anggota Komisi III DPRD Kotim, Sutik, membenarkan keluhan tersebut. Para orang tua di wilayah itu kebanyakan keluarga kurang mampu. Sehingga enggan menyekolahkan anaknya ke luar wilayah mereka.

“Karena mereka harus mengeluarkan biaya besar untuk menyekolahkan anaknya ke kecamatan tetangga, karena harus menyeberang Sungai Mentaya mengunakan feri,” kata Sutik.

Sutik mengungkapkan, sebenarnya Kecamatan Seranau tidak jauh dari Kota Sampit, hanya menyeberang Sungai Mentaya. Tetapi untuk menyekolahkan anaknya mereka harus membayar feri penyeberangan. Belum lagi biaya sekolahnya.

“Hal inilah yang menjadi beban orang tua untuk menyekolahkan anaknya sehingga mereka memilih putus sekolah,” ungkap Sutik.

Sutik mengatakan pihak dewan telah mengusulkan kapada pemerintah kabupaten maupun provinsi, agar dapat membangunkan SMA di Kecamatan Seranau. Sehingga masyarakat di sana bisa menyekolahkan anak-anak mereka ke jenjang SMA.

“Kami meminta pemerintah daerah bisa mencarikan solusinya agar anak-anak mereka dapat sekolah untuk melanjutkan ke SMA. Kalau bagi keluarga yang mampu, itu tidak menjadi masalah. Tetapi kalau mereka kurang mampu merupakan penghambat buat anak mereka untuk melanjutkan sekolah,” katanya.

Sementara dikutip kaltengpos.co, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotim, Suparmadi mengatakan sejak penanganan sekolah menengah atas diambil alih Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, kewenangan pemerintah kabupaten menjadi terbatas.

Baca Juga :  Pekerja Office Boy, Mampu Dirikan SMP

Suparmadi mengaku, pihaknya telah menerima keluhan masyarakat Seranau terkait masalah itu. Tetapi untuk membangun sekolah menengah atas menjadi tugas dan kewenangan pemerintah provinsi.

“Kami sudah usulkan pembangunan sekolah tersebut ke Dinas Pendidikan Provinsi Kalteng, sehingga mereka dapat mengusulkan ke Pemerintah Provinsi untuk pembangunan SMA di Kecamatan Seranau tersebut,” ungkap Suparmadi. (Siedoo)

Apa Tanggapan Anda ?
SD Mutual Kota Magelang