JAKARTA – Di semua jenjang pendidikan ada mata pelajaran (mapel) agama sesuai agama yang dianut para peserta didik. Pelajaran agama juga menjadi salah satu pelajaran untuk memperkuat ketaatan dan meningkatkan iman kepada Tuhan Yang Maha Esa (YME).
Praktisi Pendidikan, Setyono Djuandi Darmoni, dalam diskusi di Jakarta melontarkan wacana penghapusan pelajaran agama di sekolah. Pendidikan agama tidak perlu diajarkan di sekolah, agama cukup diajarkan oleh orang tua masing-masing atau melalui guru agama di luar sekolah.
Menanggapi wacana tersebut banyak pihak yang tidak setuju. Karena melalui agama manusia mengenal bagaimana pola hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia lainnya, serta hubungan manusia dengan alam lingkungannya.
Indonesia bukan negara agama tapi berdasarkan konstitusi, tidak seorang pun warga negara boleh tidak beragama. Indonesia juga bukan negara sekuler yang memisahkan antara negara dengan agama. Agama yang diajarkan di sekolah yang dapat menumbuhkan cinta tanah air.
“Ajaran agama yang dikembangkan di sekolah harus moderat dan toleran yang sekaligus menumbuhkan semangat nasionalisme tinggi. Agar setiap pemeluk agama taat kepada agamanya, namun sekaligus mencintai tanah air,” kata pengurus harian Tanfidziyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Robikin Emhas, dilansir dari inews.id.
Senada dengan PBNU, Muhammadiyah juga menolak adanya wacana tersebut.
“Presiden harus abaikan usulan ahistoris tersebut,” kata Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Yunahar Ilyas melansir dari wartaekonomi.co.id.
Usulan penghapusan ini juga bertentangan dengan pancasila sila kesatu dan pasal 31 UUD 1945, Tujuan Pendidikan Nasional. Penghapusan ini juga tidak berdasarkan fakta hanya asumsi.
Keterangan tertulis, pihak Desk Komunikasi, Jababeka Ardiansya Djafar, menilai ucapan Darmono telah disalah artikan. Inti dari pernyataan bukan mengeluarkan pelajaran agama di sekolah, melainkan sebuah koreksi dan renungan tentang apa yang salah dari pendidikan agama. Salah satu yang dikhawatirkan adalah masuknya paham agama yang ekstrem ke sekolah dan universitas.
Pihak presiden tidak menyetujui juga kalau adanya penghapusan pelajaran agama di sekolah.
“Ah, itu cuma hoaks. Bagaimana mungkin pendidikan agama dihapus. Info abu nawas itu, info sampah itu,” ujar Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Presiden, Mochtar Ngabalin, dikutip dari rmolsumsel.com. (Siedoo)
