JAKARTA – Harus rombak habis kurikulum, materinya, pengajarnya. Demikian kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution terkait dengan banyaknya pengangguran dari lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
Dilansir dari detik.com, Darmin menyatakan, pendidikan SMK ditempuh selama tiga tahun. Lulusan yang harusnya disiapkan untuk mengisi dunia kerja justru banyak menganggur.
“SMK itu tiga tahun dapat ijazah, tapi anda cek tamatan yang mana paling banyak menganggurnya. Tingkat penganggurannya paling tinggi adalah SMK. Ada yang tidak beres ini,” ujarnya.
Dinyatakan, industri perlu dilibatkan dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM). Pertanyaannya, industri mau atau tidak.
“Industri mau nggak? Dia bilang ini beban ini, bikin repot, lama-lama orang yang magang suruh bikin kopi, atau foto copi,” ujarnya.
Dari catatan Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pengangguran di Indonesia hingga Februari 2019 sebanyak 6,82 juta orang. Jumlah ini menurun 50 ribu orang dari posisi Februari 2018 yang sebanyak 6,87 juta orang.
Kepala BPS Suhariyanto menyatakan, jumlah pengangguran terbanyak masih berasal dari lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di antara tingkat pendidikan lainnya. Sedangkan yang terendah dari tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD) ke bawah.
“Tingkat pengangguran terbuka tertinggi pada jenjang pendidikan SMK sebesar 8,63%,” ujarnya dilansir dari okezone.com.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Bambang Brojonegoro menilai ada hal yang salah dari SMK di Indonesia. Gambaran besarnya, SMK yang ada tidak sesuai dengan kebutuhan pasar atau kebutuhan dunia usaha sehingga lulusannya jadi tak terserap.
Bila ditelaah lebih dalam, Bambang menyoroti beberapa hal. Pertama soal kurikulum. Ia mengatakan, kurikulum SMK teramat sulit untuk diubah. Akibatnya, saat tantangan atau kebutuhannya zaman berubah, kurikulum di SMK tak berubah. Bambang menilai hal itu terjadi akibat adanya ego sektoral.
“Harus saya akui kadang mereka mengatakan tidak mudah mengubah kurikulum. Akibatnya kita selalu terlambat. Begitu terlambat, kita menciptakan pengangguran terdidik. Seperti kasus lulusan SMK tadi,” katanya dilansir dari kompas.com.
Bambang menyoroti banyaknya SMK di Indonesia milik swasta, tetapi kapasitasnya kecil. Yayasan pengelola SMK tidak punya kapasitas untuk pengembangan guru, apalagi pengembangan kurikulum yang melibatkan
perusahaan. Akibatnya, SMK lebih banyak mencetak lulusan, bukan mencetak tenaga kerja. Ketiga, persolan guru.
Bambang mendapatkan informasi dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bahwa tak banyak guru produktif atau guru yang ahli sesuai bidang kejuruan di SMK tersebut.
“Persentasenya sama bahkan kalah dengan guru normatif. Guru normatif itu guru agama, guru bahasa, guru untuk pelajaran yang bukan inti dari SMK itu,” kata dia. (Siedoo)
