Siedoo, Penggratisan Sumbangan Pembinaan dan Pendidikan (SPP) bagi SMA/SMK Negeri di Jawa Timur (Jatim) di tahun 2019 ini segera digulirkan. Rencananya akan dilakukan bulan Juli, saat tahun ajaran baru. Anggaran yang disiapkan Rp 1,8 triliun untuk program ini.
Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, menyampaikan seluruh biaya SPP untuk siswa SMA dan SMK Negeri di provinsi setempat digratiskan sesuai dengan program TisTas (Gratis Berkualitas)
“Sedangkan untuk pelajar yang bersekolah di SMA dan SMK swasta akan mendapatkan subsidi SPP. Pemprov Jawa Timur sudah menyiapkan uang Rp 1,8 triliun untuk program ini,” ujarnya dilansir dari wartabromo.com.
Sementara untuk seragam, Khofifah mengatakan akan diberikan kepada seluruh siswa baru SMA dan SMK. Karena memang hal tersebut menjadi hak setiap siswa.
“SMA SMK negeri maupun swasta akan mendapatkan seragam gratis, kita koordinasi dengan Pak Emil, kemudian dengan Pak Dinas Pendidikan, apa dimungkinkan nanti setelah diserahkan. Kan ada SMA SMK Negeri tertentu yang memang mereka tidak butuh itu, tapi atas nama keadilan hak mereka dapat,” katanya dilansir dari detik.com.
Tidak hanya di Jawa Timur. Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) juga bakal mengratiskan SPP untuk SMP, SMA, dan SMK. Jumlah anggaran yang harus disiapkan mencapai Rp 2 triliun.
“Kebutuhan anggaran untuk membiayai kebijakan ini mencapai hampir sekitar Rp 2 triliun makanya berat,” kata Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil melansir dari antaranews.com.
Emil, panggilan akrabnya, mengatakan rencana untuk menggratiskan SPP tersebut harus mendapatkan persetujuan dari DPRD Jawa Barat karena kebutuhan anggarannya besar dan pihaknya harus melakukan efisiensi.
“Mohon doanya, Insya Allah tahun depan kalau tidak ada halangan dan dewan menyetujui kita lakukan penghematan-penghematan, sehingga hasil penghematannya kita bisa alokasikan untuk SPP ya,” kata dia.
Menurut dia, walaupun membutuhkan anggaran yang besar pihaknya menjamin upaya penghematan tidak akan mengganggu anggaran pembangunan yang lain. Dari penghematan, Gubernur Emil berharap bisa menghasilkan anggaran yang cukup untuk menggratiskan SPP untuk SMP dan SMA.
Melansir dari kompas.com, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy, pernah menyatakan penarikan SPP oleh sekolah disebabkan adanya pergantian pengelolaan sekolah dari pemerintah kota dan kabupaten ke pemerintah provinsi.
Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang ini pun menampik bahwa sejak dulu pengelolaan sekolah di bawah pemerintah kota dan kabupaten berlangsung gratis. Sehingga ia menilai wajar adanya penarikan uang SPP di beberapa daerah.
“Sejak dulu kan emang enggak gratis SMA dan SMK. Kalaupun ada yang menggratiskan SPP, itu hanya di beberapa daerah,” kata Muhadjir. (*)
