JAKARTA – Penyetaraan gaji guru honorer dengan Upah Minimum Regional (UMR) dibahas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy bersama Menteri Keuangan, Sri Mulyani. Muhadjir menyebut Sri Mulyani sudah memahami mengenai pentingnya hal tersebut.

“Masih dirapatkan Kemendikbud dengan Kementerian Keuangan. Tapi intinya Ibu Menteri Keuangan sudah sangat memahami,” ucap Muhadjir di kantornya, Jalan Sudirman, Jakarta.

Pembahasan tersebut dimaksud agar guru honorer menerima gaji layak, tidak terpaut jauh dengan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK/P3K), nantinya. Sehingga diharapkan menyejahterakan guru honorer yang tidak lolos CPNS maupun perekrutan P3K, namun masih mengabdi di tempat masing-masing.

Seperti diketahui, selama ini gaji guru honorer diambil dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), karenanya gaji yang diterima tidak banyak dan dibatasi nominalnya. Jika guru honorer tidak mendapatkan tambahan dari pemerintah daerah setempat, gaji yang diterima kecil.

Dilansir dari news.detik.com, Muhadjir mengatakan, pemerintah juga sudah memperhatikan kesejahteraan guru. Termasuk untuk guru yang berada di daerah terpencil dan tertinggal. Dikatakan Muhadjir ada  tunjangan khusus, tunjangan kemahalan, tunjangan daerah terpencil, dan banyak lagi.

Soal tunjangan guru di daerah terpencil, Kemendikbud pun masih berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan. Tunjangan akan disesuaikan dengan harga bahan kebutuhan pokok di daerah yang bersangkutan.

“Sudah kita bicarakan dengan Ibu Menteri Keuangan, perlu ada tunjangan kemahalan yang di wilayah yang tingkat nilai mata uang rupiah bervariasi. Itu perimbangan juga, termasuk juga BOS akan kita ubah juga, nanti ada tim Kemendikbud dan Kementerian Keuangan untuk membahas itu,” ucap Muhadjir. (Siedoo)