Siedoo.com - Ketua DPRD Kabupaten Wonosobo Afif Nur Hidayat S.Ag. I foto : setwan.wonosobokab.go.id
Opini

Dongkrak Kualitas Pendidikan Kabupaten Wonosobo

Siedoo, Kualitas pendidikan di Kabupaten Wonosobo di mata Pemerintah Provonsi Jawa Tengah masih tertinggal jauh dibanding kota/kabupaten lain se-provinsi. Ketertinggalan harus dikejar. Pemerintah perlu melakukan langkah konkret. Terlebih, seiring dengan adanya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) yang baru, Nadiem Anwar Makarim, dengan jiwa mudanya.

Pemerintah harus punya terobosan, bisa berlari kencang. Baik, dari sisi kualitas maupun dari sisi kuantitas. Target besarnya agar dunia pendidikan menjadi lebih baik. Terkhusus di Kabupaten Wonosobo yang terkenal dengan Dieng-nya.

Salah satu titik keberhasilan di dunia pendidikan, semua anak bisa duduk di bangku sekolah. Mengenyam pendidikan di sekolah tanpa terkecuali.

Contohnya. Yang tadinya tidak sekolah bisa sekolah. Yang tadinya lulus sekolah dasar (SD) bisa melanjutkan ke sekolah menengah pertama (SMP). Yang lulus SMP bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya tingkat sekolah menengah atas (SMA). Lalu yang lulus SMA bisa melanjutkan ke perguruan tinggi atau kuliah di universitas.

Dalam peningkatan kualitas pendidikan juga harus ada evaluasi atau muhasabah dari pemangku kebijakan. Andrenalin di dunia pendidikan bisa ditingkatkan. Golnya pendidikan bisa lebih maju.

Peningkatan tersebut juga perlu didukung dengan kapasitas, kompetensi guru atau tenaga pendidik. Ini tentu akan berdampak pada anak didik. Kapasitas guru akan berbanding lurus dengan output anak didik atau siswa.

Di Kabupaten Wonosobo, selama ini guru yang berstatus PNS tergolong kurang. Untuk menutupnya, agar tidak tumpang tindih antara jumlah guru dengan anak didik, maka guru PNS dibantu guru honorer.

Mengingat hal itu, sudah selakyaknya bila nasib guru honorer perlu diperjuangkan, diperhatikan. Baik dari sisi legalitas maupun sisi kesejahteraan. Salah satu bentuk apresiasinya dengan memberikan honor yang layak.

Baca Juga :  Perlukah Keterlibatan Stakeholder Dalam PJJ di Masa Pandemi Covid-19?

Memang saat ini gaji untuk guru honorer di bawah Upah Minimum Kabupaten (UMK). Tapi meski begitu Pemeritah Kabupaten Wonosobo telah menganggarkan Rp 18 miliar.

Jumlah anggaran ini paling tidak bisa membantu. Di kesempatan mendatang, kami berharap, guru honorer bisa diberikan honor, minimal sesuai UMK. Biar tambah sejahtera.

Bila sejahtera, kebutuhan hidup individu guru termasuk untuk keluarganya bisa tercukupi, maka dalam memberi proses pembejalaran kepada anak didiknya bisa lebih fokus, konsentrasi.

Di Kabupaten Wonosobo, jumlah guru honorernya ada 1.600 lebih. Itu yang lama. Ada yang sudah mengabdi selama 20 tahun. Ada yang sudah mengabdi 30 tahun. Jumlah itu belum yang baru-baru. Itu belum semua ter-cover pemerintah daerah.

Di momen Hari Guru Nasional, 25 November mendatang, kami menaruh rasa hormat kepada guru-guru kita. Guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa.

Ingat, kita semua bisa seperti ini karena guru-guru kita. Guru mengajarkan tentang moral. Guru harus dipandang terhormat oleh pemerintah. Bisa diberikan kelayakan. Hidup lebih sejahtera.

Tidak boleh lagi terjadi kekerasan terhadap guru. Tidak boleh ada lagi aniaya terhadap guru. Sekali lagi guru harus ditaruh di posisi terhormat. Selamat Hari Guru Nasional. (*)

Ketua DPRD Kabupaten Wonosobo

Afif Nur Hidayat S.Ag

*) Disarikan dari wawancara tim siedoo.com

Apa Tanggapan Anda ?