JAKARTA – Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) bakal digelar Februari 2019. Berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen P3K, dalam penerimaan tersebut ada proses seleksi, layaknya seleksi CPNS. Meski begitu, ada desakan agar guru honorer K2 bisa diangkat menjadi P3K tanpa melalui res. Desakan ini muncul dari Wakil Ketua Komisi X…
JAKARTA - Proses penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) segera bergulir. Rencananya dilangsungkan pada awal Februari nanti. Proses seleksi tersebut tidak akan serumit dalam penerimaan CPNS yang saat ini masih berlangsung. "Tidak serumit CPNS kalau P3K ini. Karena jumlahnya juga tidak begitu banyak," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Syafruddin dilansir liputan6.com.…
JAKARTA – Guru honorer K2 berpeluang besar mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Meski begitu, ada hal mendasar yang belum sinkron antara data di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) dan Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Melansir dari jpnn.com, di Kemendikbud, data guru honorer yang terverifikasi…
JAKARTA – Tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) sudah di depan mata. Diperkirakan tidak sampai satu bulan lagi akan dilangsungkan. Awal Februari besar kemungkinan akan dilaksanakan. Tetapi sayangnya hanya untuk guru honorer yang jumlahnya mencapai 159.000. “Khusus untuk angkatan sekarang ditujukan bagi guru honorer K2 yang jumlahnya sekitar 159 ribu,” kata Menteri Pendidikan dan…
JAKARTA – Kebutuhan dalam perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) tahun 2019, dominasinya sama dengan seleksi CPNS 2018. Lagi-lagi yang dibutuhkan adalah di bidang pendidikan, kesehatan. Hanya saja P3K ini ada kebutuhan penyuluhan pertanian. "Tiga sektor itu dulu yang akan dibuka. Karena yang banyak dibutuhkan pada sektor itu ya,” kata Badan Kepegawaian Nasional (BKN)…
JATIM – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) berencana memperpanjang masa tugas guru PNS yang sudah memasuki pensiun. Hal ini dilakukan guna menutup kekurangan tenaga pendidik. Mengingat, kini kepala sekolah sudah tidak diperkenankan lagi untuk mengangkat guru honorer. Rencana tersebut mendapat pertentangan dari Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jawa Timur (Jatim) Ichwan Sumadi. Menurutnya, tenaga…
JAKARTA - Jelang perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), puluhan guru honorer masih mempersoalkan pemerintah. Mereka melalui kuasa hukumnya Andi Asrun mengadukan nasibnya di Komnas HAM. "Kami ingin mengadukan nasib guru honorer di Indonesia. Belasan hingga puluhan tahun mereka dibayar murah Rp 150 ribu hingga Rp 300 ribu," kata dia, dilansir jpnn.com. Disebutkan, selama…
SEMARANG - Kepala sekolah kini dilarang mengangkat guru honorer. Jika mengangkat kembali guna menutup kekurangan guru, maka persoalan guru honorer tidak akan selesai-selesai. Karena itu, untuk menutupnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) berencana memperpanjang masa kerja guru yang memasuki usia pensiun. "Karena nanti kalau kepala sekolahnya ngangkat terus, guru honorer ini nggak akan selesai-selesai ini.…
