MAGELANG, siedoo.com – Pada tahun 2023, besaran bagi hasil dari pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama untuk Kabupaten Magelang mencapai Rp197 Miliar, maka dengan upaya-upaya bersama yang dilakukan, di tahun 2024 ini diharapkan dapat meningkat.
Apalagi pada tahun 2025 mendatang, setelah dilaksanakannya kebijakan Opsen pajak yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan keuangan Pusat dan Daerah (UU HKPD), maka semakin besar pendapatan yang diperoleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
Selaras dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Magelang terus berkomitmen untuk mendorong peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor dengan berperan aktif mengurangi angka tunggakan pajak kendaraan bermotor dan terus melakukan upaya optimalisasi fasilitasi sarana dan prasarana, demi peningkatan pemungutan pajak kendaraan bermotor.
“Maka dalam hal ini kami mengajak kepada masyarakat Kabupaten Magelang, ayo bayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu, pajak yang dibayarkan ini akan kembali kepada kita untuk membangun Kabupaten Magelang yang semakin sejahtera. ‘wani numpaki wani majeki’,” kata Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang Adi Waryanto.
Hal itu disampaikan, Sekretaris Daerah beserta OPD terkait menghadiri sekaligus membuka acara Government Auto Show (Gas) 2024 The Series yang diselenggarakan di Atrium Artos Mall Magelang mulai tanggal 26-28 April 2024, Jumat (26/4/2024).
Adi Waryanto mengucapkan terima kasih sekaligus menyambut baik kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, melalui Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang telah menjadikan Kabupaten Magelang sebagai lokasi pertama diselenggarakannya kegiatan ini, dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
Ia mengatakan, pembangunan yang saat ini terus berkembang di Indonesia, termasuk di Kabupaten Magelang, salah satunya bersumber dari penerimaan pajak, termasuk pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama.
“Maka semakin besar pendapatan pajak tersebut diterima suatu Kabupaten/Kota, maka semakin besar juga dana bagi hasil yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten/Kota,” kata Adi.
Sementara, Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah, Nadi Santoso menyampaikan bahwa PAD Provinsi lebih banyak menggantungkan pada pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor.
Menurutnya, akhir-akhir ini tingkat pembelian kendaraan bermotor mengalami penurunan, sehingga pihaknya berupaya mendorong masyarakat agar berminat untuk membeli kendaraan bermotor melalui event ini.
“Harapan kami Government Auto Show ini juga bisa dilakukan di masing-masing Kabupaten/Kota tentunya dengan bekerjasama antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi serta dealer-dealer,” harap Nadi. (prokompim/kabmgl/siedoo)