SORONG – Program Gizi Anak Sekolah (Progas) terus meluas. Program yang mulai dioperasionalkan tahun 2016 oleh Kemendikbud ini awalnya hanya menyasar empat kabupaten, tiga di Provinsi Nusa Tenggara Timur, satu di Provinsi Banten.
Program yang dilaksanakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tersebut kini telah menyasar 64 kabupaten di 20 provinsi. Yang terbaru Mendikbud Muhadjir Effendy mencanangkan Progas di Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat, tepatnya di SD Inpres I.
Muhadjir berharap Progas bisa diseminasi dan dikembangkan dengan baik oleh Pemerintah Kabupaten Sorong. Sehingga, semua SD di kabupaten tersebut bisa menikmati sarapan pagi yang bergizi dan sehat.
“Kalau bisa dialokasikan dalam APBD sehingga ada program pemberian makanan gizi sehat minimal untuk anak SD,” katanya dalam rilisnya.
Menurutnya program atau kebijakan dari Kemendikbud tidak mungkin dilakukan secara nasional tanpa kerja sama dengan pemerintah daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Mendikbud menyempatkan diri berkunjung ke Dapur Progas. Ia melihat langsung persiapan makanan untuk anak-anak sekolah yang dimasak. Menu yang tengah disiapkan adalah bubur ayam dengan potongan sayur (wortel dan buncis), kuah kaldu, dan buah pepaya.
“Cara memasak, menunya, sudah terstandar. Luar biasa. Termasuk yang memasak juga,” tandasnya.
Muhadjir mengaku sangat mendukung supaya bahan-bahan yang digunakan untuk memasak berasal dari masyarakat sekitar. Sehingga, meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani terutama yang memproduksi.
Tiap Kabupaten 10 SD
Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Menengah (Dirjen Dikdasmen) Hamid Muhammad menuturkan, Progas dicetuskan pertama kali pada tahun 2015 atas arahan Presiden Joko Widodo.
Secara operasional, Progas dimulai tahun 2016 di empat kabupaten. Pada tahun 2017 penerapan Progas meluas di 11 kabupaten di lima provinsi. Kemudian pada tahun 2018 bertambah menjadi 64 kabupaten di 20 provinsi.
“Pemilihan sekolahnya sesuai dengan yang sudah kita siapkan. Tiap kabupaten ada dua kecamatan, dan tiap kecamatan ada lima SD, sehingga di setiap kabupaten ada 10 SD. Di Kabupaten Sorong sendiri ada 10 SD, dengan total 2.170 siswa,” tutur Hamid.
Ditambahkan, Progas merupakan program untuk merespons permasalahan gizi pada anak sekolah. Masalah gizi tersebut antara lain anak yang terlalu kurus, berjumlah 11 persen dari populasi anak usia 5-11 tahun, lalu anak dengan kelebihan berat badan atau over weight sebesar 18,8 persen, anak stunting sebesar 30,7 persen terjadi pada anak yang baru masuk SD, dan terakhir anemia sebesar 26 persen.
“Tahun 2015 atas arahan Presiden Joko Widodo, Progas menjadi salah satu upaya pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk mengatasi berbagai persoalan gizi,” ujar Hamid.
Dalam Progas, sekolah diharapkan bisa memanfaatkan bahan-bahan lokal di setiap daerah untuk memenuhi kebutuhan gizi anak sekolahnya. Progas dijalankan bekerja sama dengan beberapa pihak, salah satunya World Food Programme (WFP).
Menurut Hamid, WFP dinilai sudah memiliki praktik baik dalam program gizi di Papua dan Nusa Tenggara Timur. Selain itu, Progas juga bekerja sama dengan SEAMEO Refcon dan Fakultas Ekologi Manusia Jurusan Gizi Masyarakat Institut Pertanian Bogor (IPB).
Progas diharapkan bisa berjalan sinergi dengan program kesehatan lainnya di sekolah. Seperti program UKS, sanitasi, kantin sehat, sekolah sehat dan perilaku hidup bersih.
Bupati Mendukung Penuh
Bupati Sorong, Johny Kamuru mengatakan, Progas mulai dijalankan di Kabupaten Sorong pada April 2017 dengan menyasar 84 SD yang tersebar di sembilan distrik.
Pada tahun 2018, Progas diterapkan di 10 SD yang terletak di Distrik Aimas dan Distrik Klamono. Johny mengatakan, Pemkab Sorong memberikan dukungan penuh kepada pemerintah pusat agar Progas tetap berkelanjutan di tahun berikutnya.
“Pemkab Sorong memberikan perhatian kepada pembangunan pendidikan dan kesehatan, sesuai dengan visi Kabupaten Sorong. Yaitu maju bersama rakyat cerdas sehat dan sejahtera di tahun 2022,” ujarnya. (Siedoo)
