JAKARTA – Pesantren yang kini menjadi salah satu pendidikan nonformal di Indonesia bakal mendapat anggaran khusus. Itu bisa terjadi jika Rancangan Undang-Undang (RUU) Madrasah dan Pendidikan Keagamaan diresmikan menjadi UU.
“Hadirnya RUU (tersebut) memiliki keperpihakan pada madrasah dan pesantren,” kata pimpinan Fraksi PKB Cucun Ahmad Syamsurijal dilansir dari kompas.com.
Besaran anggaran tersebut akan dibahas lebih lanjut antara DPR RI dengan Pemerintah Pusat. Cucun memberikan gambaran, selama ini anggaran untuk pesantren berjumlah puluhan miliar untuk 28.961 pesantren.
“Jumlahnya hanya puluhan miliar, untuk mengurus puluhan ribu pesantren,” tandasnya.
Dicontohkan, di saat pihak pesantren ingin membetulkan atap bangunannya, harus mengirimkan proposal kepada orang kaya. Satu tahun belum terwujud, sedangkan orang memberikan bantuan sekitar Rp 100 hingga Rp 200 ribu.
“Padahal kebutuhannya ratusan juta. Kita harus lihat fenomena itu,” ujar dia.
Dikatakan, ketidakadilan di dunia pendidikan memang masih terjadi, khususnya bagi pesantren dan madrasah. Padahal, kata Cucun, pesantren dan madrasah telah hadir jauh sebelum negara merdeka, memberikan kontribusi bagi pendidikan dan pembangunan akhlak bangsa Indonesia.
“Kami gencar agar ada keadilan, kesetaraan prioritas pengembangan antara pendidikan umum dan pendidikan berbasis madrasah dan pesantren. Tidak seperti hari ini, pesantren dan madrasah dianaktirikan,” kata Cucun.
Ditegaskan Fraksi PKB akan memperjuangkan RUU Madrasah dan Pendidikan Keagamaan agar segera disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR.
“Kami akan berjuang terus. Hari ini status RUU itu meningkat menjadi RUU Inisiatif DPR. Ini tentu kabar baik,” kata dia.
Sementara itu, politisi Golkar Meutya Hafid berharap RUU tersebut nanti bisa jadi payung hukum untuk mengoptimalkan pengembangan pendidikan berbasis pesantren dan madrasah.
“Dengan adanya payung hukum UU, diharapkan ada keberpihakan dan keadilan dari sisi politik anggaran. Apalagi pendidikan di pesantren dan madrasah juga selama ini sangat berperan dalam upaya mencerdaskan anak bangsa. Pesantren dan madrasah terbukti telah melahirkan ribuan generasi yang berprestasi,” ujarnya seperti ditulis detik.com
Sementara itu, anggota DPR RI asal Aceh, H Firmandez, menjadi inisiatif DPR RI ini harus didukung semua pihak. Agar, adanya kesetaraan antara pendidikan umum dan pendidikan berbasis agama, sehingga pendidikan di pesantren menjadi lebih terjamin.
“Tujuannya nanti ke sana, agar tidak ada lagi ketimpangan antara lembaga pendidikan agama dan lembaga pendidikan umum. Selama ini kan lembaga pendidikan agama seperti dayah atau pesantren kesannya seperti dianaktirikan,” katanya sebagaimana ditulis teropongaceh.com.
Ia berharap RUU inisiatif DPR RI ini pembahasannya nanti tidak berlarut-larut. Hal ini agar bisa segera disahkan menjadi UU. Supaya adanya payung hukum terhadap pengembangan lembaga pendidikan dayah atau pesantren. (Siedoo)
