JAKARTA – Informasi pendaftaran CPNS menyedot perhatian banyak orang. Terutama bagi mereka yang berminat bekerja di lingkungan pemerintahan, khususnya untuk menjadi tenaga pendidik. Sebab, kuota pendidik atau tenaga pengajar paling banyak dibutuhkan.
Tetapi nanti dulu, jangan tergesa, jangan langsung percaya bila ada informasi bahwa pendaftaran CPNS telah dibuka. Hal ini dipastikan infomasi hoax, tidak benar. Info tersebut bisa saja menjadi ulah orang-orang yang tidak bertanggungjawab, entah itu sekedar iseng atau ada kepentingan dibaliknya.
“Belum ada informasi resmi penerimaan CPNS 2018,” kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat Badan Kepegawaian Nasional (BKN), Mohammad Ridwan, sebagaimana ditulis detik.com.
Diakuinya, BKN masih menunggu kabar resmi dari Kementerian PAN-RB terkait dengan jadwal rekrutmen CPNS di tahun 2018.
“Kami pun masih menunggu pengumuman dari Kementerian PAN-RB,” tegas dia.
Melalui laman resminya, menpan.go.id, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) RI, selalu mengupdate terkait informasi CPNS 2018.
Namun, hingga kini, Menteri PAN-RB, Asman Abnur, menegaskan jika pendaftaran CPNS 2018 belum dibuka
“Belum ada informasi. Kalau kabar yang beredar itu tidak benar,” tandasnya.
Ia pernah menjelaskan, 134 pemerintah daerah (pemda) tidak dapat mengajukan tambahan formasi CPNS di tahun 2018. Alasannya karena ratusan pemda tersebut mencatatkan belanja pegawai di atas 50 persen.
“Berdasarkan data, terdapat 134 pemda yang memiliki belanja pegawai di atas 50 persen. Sesuai ketentuan, mereka tidak dapat mengajukan tambahan formasi CPNS,” tegas Asman dilansir dari liputan6.com.
Lebih jauh katanya, rekrutmen CPNS harus berdasarkan kebutuhan serta potensi yang dimiliki suatu daerah. Saat ini, pemerintah menerapkan prinsip minus growth. Sehingga, jumlah CPNS yang akan direkrut tidak akan lebih dari yang pensiun. Selain itu, pemerintah tidak memberikan tambahan formasi CPNS bagi pemda yang belanja pegawainya di atas 50 persen.
“Sekarang ada 4,35 juta pegawai aparatur sipil negara (ASN), di mana 37 persen di antaranya berkemampuan administratif. Oleh karena itu, diperlukan ASN (CPNS maupun PNS) yang memiliki keahlian untuk membangun suatu daerah, serta mewujudkan pembangunan nasional,” kata Asman.
