PKS. Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (Fraksi PKS) DPRD Jawa Tengah Arifin Mustofa. (foto: istimewa)
Siedoo.com - PKS. Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (Fraksi PKS) DPRD Jawa Tengah Arifin Mustofa. (foto: istimewa)
Ekonomi Politik

Wakil Ketua FPKS DPRD Jateng Arifin Mustofa: Bansos Tak Dapat Cegah Kesengsaraan Rakyat

SEMARANG, siedoo.com – Sebagai dampak kenaikan harga BBM, Pemerintah Pusat akan memberikan bantalan sosial Rp24 triliun. Dana ini terbagi untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM Rp12,4 triliun, Bantuan subsidi upah Rp9,6 triliun, dan Subsidi Transportasi Angkutan Umum Rp2,17 triliun.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (Fraksi PKS) DPRD Jawa Tengah (Jateng), Arifin Mustofa menyatakan bantuan sosial dari pemerintah tidak akan mampu mencegah kesengsaraan rakyat akibat inflasi yang disebabkan kenaikan harga BBM bersubsidi.

“Dikabarkan pemerintah akan mengalokasikan Bansos 24,17 triliun rupiah. Ini tidak akan bisa mencegah kesengsaraan masyarakat akibat inflasi,” ujarnya.

Untuk perincian bantalan sosial, BLT BBM sebesar Rp12,4 triliun akan diberikan kepada 20,65 juta keluarga kurang mampu sebesar Rp 150 ribu/bulan yang mulai diberikan September selama 4 bulan. Lalu bantuan subsidi upah sebesar Rp9,6 triliun akan diberikan untuk 16 juta pekerja dengan gaji maksimum 3,5 juta per bulan dalam bentuk subsidi upah yang diberikan sebesar Rp600 ribu.

Sebagaimana diketahui, Pemerintah Pusat pada Sabtu 3 September 2022 siang resmi menaikan harga pertalite dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter. Sementara solar dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter. Selain itu, harga pertamax juga naik dari Rp12.500 per liter menjadi Rp14.500 per liter.

“Kenaikan harga BBM memicu naiknya harga kebutuhan pokok. Sedangkan pendapatan masyarakat tidak naik, ini tentu akan menyulitkan rakyat,” tambahnya.

Apalagi menurut Anggota Komisi D DPRD Jawa Tengah ini validasi data masih menjadi pekerjaan rumah dalam pengalokasian bantuan selama ini. Kerap terjadi inclusion error (yang tidak berhak menerima bantuan ternyata menerima) dan exclusion error (yang sebenarnya berhak menerima bantuan tapi tidak menerima).

Baca Juga :  Pendaftaran Panwaslu Kecamatan di Kabupaten Magelang Segera Dibuka, Unduh Formulirnya di Sini

“Masih kerap terjadi distribusi bantuan yang tidak tepat sasaran akibat tidak akuratnya validasi data, yang berhak tidak dapat yang tidak berhak malah dapat,” tuturnya.

Ia pun dengan tegas menolak kenaikan harga BBM bersubsidi yang telah ditetapkan pemerintah. Ia sangat menyayangkan diambilnya kebijakan tersebut, terlebih saat ekonomi ini gairah ekonomi terutama pada masyarakat menengah ke bawah baru akan bangkit.

“Masyarakat masih terseok-seok untuk bangkit kembali menata ekonominya. Namun Pemerintah justru menaikkan harga BBM,” ujarnya.

“Dimana hati nurani para pengambil kebijakan? Ini akan membuat pengentasan kemiskinan semakin terhambat,” imbuhnya.

Berdasarkan catatan PKS, selama pemerintahan Presiden Jokowi sejak 2014 telah ada tujuh kali kenaikan harga BBM. Pemerintah sering kali berdalih membengkaknya APBN subsidi BBM. Padahal masih ada cara-cara lain yang bisa dilakukan untuk efisiensi APBN. Ia meminta kepada pemerintah untuk lebih mendengar suara rakyat. Guna menstabilkan kembali harga bahan pokok seperti sebelumnya.

“Pokok nya harus di batalkan kenaikan harga BBM, semua insyaAllah untuk membantu masyarakat terkhusus masyarakat yang terdampak,” ujarnya.

Seperti diketahui pada 6 September lalu harga minyak dunia naik 3%, pemerintah menaikkan harga pertalite 30,72% dari Rp7.650 menjadi Rp10.000. Sedangkan solar naik 32,04% dari Rp5.150 menjadi Rp6.800.

“Jadi kenaikan harga BBM di Indonesia sangat tidak sebanding dengan kenaikan harga minyak dunia yang hanya 3%,” tegasnya. (rls/siedoo)

Apa Tanggapan Anda ?