JAKARTA – Badan Akreditasi Nasional SekolahMadrasah (BANSM) terus mengupayakan perubahan. Termasuk dalam meningkatkan kualitas manajemen akreditasi sekolah/madrasah. Hal ini untuk memastikan perubahan berjalan akuntabel dan partisipatif.
Ketua BANSM, Toni Toharudin mengatakan, jumlah sekolah yang terakreditasi status A dan B makin banyak. Namun, jika sistem akreditasi dikaitkan dengan hasil Ujian Nasional atau skor Programme for Internasional Student Assessment (PISA), hasilnya tidak menggembirakan.
Menurutnya, penting bagi BANSM mengevaluasi diri setelah 20 tahun akreditasi berjalan, termasuk benchmarking dengan akreditasi di negara-negara lain agar akreditasi lebih efektif.
“Walau kuota akreditasi memang ada constrain dari APBN sehingga tidak semua kuotanya bisa terpenuhi. Maka, ada backlog dari tahun ke tahun, misalnya sekolah/madrasah yang sudah habis masa akreditasinya belum bisa terjangkau,” jelas Toni tentang hambatan yang dihadapi dalam akreditasi.
Dikatakan Toni, BANSM tengah mengupayakan suatu perubahan yang amat mendasar. Yaitu, merancang sistem baru yang responsif terhadap digitalisasi dan pandemi yang masih melanda bangsa. Harapannya, dengan sistem dashboard monitoring secara otomatis akan memberi notifikasi jika ada sekolah/madrasah yang kualitasnya menurun dengan sistem peringatan terkomputerisasi.
“Kalau kualitas dan kinerja sekolah/madrasah menurun, maka dia akan menjadi target akreditasi. Tapi, kalau sekolahnya status quo dan yang bersangkutan tidak ada keinginan menaikkan status akreditasi, maka sertifikat akreditasi di status yang sama akan terbarukan secara otomatis. Ini istilahnya otomasi akreditasi,” jelas Toni.
Dashboard monitoring dari otomasi akreditasi, lanjut Toni, akan membantu BANSM mengelola proses akreditasi satuan pendidikan dengan lebih rapi dan praktis, sehingga kalau ada indikasi penurunan, asesor dapat melakukan visitasi manual agar efektif dan efisien.
Toni menjelaskan tiga sasaran akreditasi, yaitu adanya indikasi penurunan kinerja menurut dashboard, sekolah/ madrasah ingin meningkatkan status akreditasi, dan laporan masyarakat yang terverifikasi. Namun, karena dashboard mendapatkan data berjenis sekunder yang berasal dari basis data kementerian yang terintegrasi, dashboard baru akan efektif jika data memiliki integritas.
Data yang dimaksud adalah Data Pokok Pendidikan (Dapodik) milik Kemendikbud, Education Management Information System (Emis) milik Kementerian Agama, serta data Asesmen Kompetensi Minimal, Survei Karakter dan Survei Lingkungan Belajar yang terpadu dalam Asesmen Nasional.
Senada dengan itu, Anggota Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), Doni Koesoema mengapresiasi upaya reformasi BANSM yang menekankan peningkatan kepatuhan dan kinerja, terutama sistem triangulasi data yang diusung BANSM.
“Adanya triangulasi antara Dapodik dan Emis, data yang diisi sekolah sebagai asesmen mandiri, dan adanya verifikasi tim asesor lewat angket, wawancara, observasi, dan telaah dokumen, ini sangat bagus, karena persoalan kita adalah integritas. Mungkin karena data kita masif, jadi data ini tidak presisi atau tidak jujur diisi sekolah,” ungkap Doni.
Doni mengungkapkan, ada kecenderungan mekanisme data yang ada di sekolah digunakan sesuai kepentingan. “Misalnya, untuk kepentingan bantuan pemerintah, nanti data-data dijelek-jelekkan. Lalu untuk penilaian akreditasi, data dibaik-baikkan. Ini persoalan mentalitas, bukan salah instrumennya,” tegas Doni.
Doni meyakini, mentalitas para pengelola data di satuan pendidikan perlu dibenahi. Menurutnya, jika ada individu yang tidak berintegritas, tapi sistemnya baik, maka akan menutup kemungkinan bagi oknum-oknum tertentu untuk berbuat tidak jujur atau memanipulasi. “Dengan sistem akreditasi yang baik, dengan model triangulasi BAN-S/M ini, bisa memperkencil potensi-potensi manipulasi yang mungkin terjadi,” harapnya.
“Kepada para asesor, mohon memerhatikan kondisi nyata yang ada di lapangan. Kepada Bapak dan Ibu pengelola satuan pendidikan, agar data diisi dengan jujur dan berintegritas,” pesan Doni. (Siedoo)
