Nasional

CPNS Akan Berlangsung Ketat

SMK Muhammadiyah 2 Muntilan

JAKARTA – Rencana perekrutan calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada tahun 2018 ini akan dilakukan secara ketat. Pejabat di-warning agar tidak mem-backing atau menitip CPNS. Ini dilakukan guna meningkatkan mutu dan kualitas aparatur sipil negara (ASN).

“Kalau kedapatan akan diberikan sanksi kepada pejabatnya dan CPNS nya dianggap gugur,” kata Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Asman Abnur sebagaimana ditulis Kompas.

Ia mengimbau agar calon peserta CPNS se-Indonesia mulai mempersiapkan diri dari sekarang. Sebab dalam penyeleksian akan dilakukan tes.

“Yang bisa membantu Anda adalah kemampuan Anda sendiri. Sekarang tesnya terbuka, begitu tes hasilnya langsung kelihatan,” tandasnya.

Ditegaskan dalam rekrutmen nantinya, pihaknya akan menyeleksi betul pendidikan para CPNS yang lolos sehingga hasil yang didapat betul-betul profesional. Para CPNS itu nantinya ditempatkan sesuai dengan latar belakang pendidikan.

“Dengan begitu pelayanan publik semakin baik dan ini menjadi ciri khas CPNS yang nantinyan menjadi ASN kita,” ujarnya.

Kini KemenPANRB tengah menunggu validasi ulang data dari instansi pemerintahan di pusat dan daerah dalam rangka penerimaan CPNS pada 2018.

Pada Desember 2017, sudah mengirimkan surat yang ditujukan kepada para pimpinan instansi atau pejabat pembina kepegawaian untuk segera melakukan validasi data terhadap usul kebutuhan pegawai atau usul formasi. Data itu agar dikirim ke Kemenpan RB melalui aplikasi “e-formasi”.

“Nah, sampai saat ini masih berproses, belum semua daerah menyampaikan validasi data kebutuhan formasinya,” tambah Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik (HUKIP) Kementerian PANRB Herman Suryatman.

Dijelaskan validasi data dilakukan semua instansi pemerintah di lebih dari 500 kabupaten atau kota di Indonesia. Setelah selesai validasi, pihaknya akan melakukan pengkajian yang komprehensif.

“Termasuk melihat kapasitas fisikalnya seperti apa, komposisi belanjanya seperti apa, belanja aparatur, belanja publik,” tandasnya.

Apa Tanggapan Anda ?