JAKARTA – Ada angin segar bagi guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Bila selama ini ada yang digaji antara Rp 150 ribu hingga Rp 500 ribu, bahkan sama sekali tidak mendapatkan upah karena mengabdi, maka di tahun mendatang kemungkinan besar akan digaji pemerintah. Sebab, kini guru PAUD sudah memiliki payung hukum, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter.
“Kita harapkan ini menjadi payung hukum mengalokasikan dana bagi guru PAUD,” kata Presiden Joko Widodo alias Jokowi sebagaimana ditulis Cnn.
Tetapi dana ini belum bisa langsung diberikan. Sebabnya, perlu sosialisasi pengalokasian dana kepada kepala daerah di seluruh Indonesia. Sosialisasi ini penting, mengingat Perpres itu baru terbit beberapa bulan lalu.
“Kalau enggak ada payung hukumnya mana berani gubernur, walikota, dan bupati memberikan (dana),” tambahnya.
Persiapan lain, juga anggaran di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Presiden mengatakan, dirinya sempat bertanya kepada Mendikbud Muhadjir Effendy perihal kesiapan anggaran untuk guru PAUD.
Disebutkan, anggaran untuk itu tak langsung dipegang presiden. Namun, ia memastikan akan langsung menginstruksikan pencairannya apabila dana itu memang ada.
Sementara itu, Mendikbud Muhadjir Effendy mengatakan, pemerintah akan meningkatkan anggaran bantuan operasional pendidikan anak usia dini (BOP) sesuai instruksi presiden.
Ditandaskan, kenaikan anggaran menjadi bentuk keseriusan pemerintah memperhatikan anak usia dini di Indonesia.
“Alokasinya Rp 3,5 Triliun setahun dan tahun depan sesuai persetujuan presiden BOP naik menjadi Rp 4 Triliun,” kata Muhadjir.
Ia menyampaikan, melalui anggaran itu pemerintah menyalurkan BOP kepada setiap anak Rp 600 ribu per tahun. Hal itu dilaporkan langsung kepada Ibu Negara Iriana Jokowi selaku Bunda PAUD Indonesia.
Oleh sebab itu, Muhadjir meminta seluruh pemangku kepentingan secara total memperhatikan tumbuh kembang anak Indonesia sedini mungkin.
“Mulai dari guru dan tenaga pengelola PAUD. Serta khususnya kepala daerah saya mohon ikut peduli mengembangkan putra putri Indonesia menjadi modal masa depan,” kata Muhadjir.
Di sisi lain, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga berencana menaikkan anggaran untuk PAUD dalam APBD 2018. Menurut Anies, pendidikan terpenting yang memiliki dampak terbesar yaitu pendidikan usia dini, yakni sejak dalam kandungan hingga usia 6 tahun.
“Kita tuh kalau dengar anggaran gede langsung gaji gede. Bapak-ibu, bukan hanya gajinya, tapi juga fasilitas dan asupan anak di PAUD, karena itu di APBD DKI 2018 ini kami mulai dorong penambahan PAUD di Jakarta,” kata Anies.
