JAKARTA – Formasi untuk guru dalam penerimaan CPNS tahun 2019 mendapat tanggap dari akademisi. Menurut Ketua Forum Komunikasi FKIP Negeri Seluruh Indonesia Prof Soefendi pelamar CPNS pada formasi tersebut harus memiliki sertifikat pendidik. Ketika lulus S1 harus ikut PPG prajabatan mandiri satu tahun. Setelah punya sertifikasi baru melamar.
“Kalau tidak punya sertifikasi pendidik bagaimana bisa mengajarkan dengan anak baik. Siswa tidak boleh dikorbankan hanya untuk meluluskan guru yang bersertifikat pendidik,” katanya dilansir dari jpnn.com.
Yang menjadi persoalan kini, lanjutnya, jumlah guru yang memiliki sertifikat pendidik sangat minim. Padahal sertifikat pendidik itu sangat penting bagi seorang guru karena di situ kualitasnya teruji.
“Pemerintah menginginkan para guru di Indonesia mutunya bagus makanya kualitasnya harus kualifait, lebih profesional. Jika tidak murid yang jadi korbannya,” kata Soefendi.
Melansir dari tirto.id, Deputi SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Setiawan Wangsaatmaja mengatakan, formasi guru dalam CPNS 2019 paling banyak.
Menurut dia, hal ini berkait dengan kebutuhan guru di Indonesia sekitar 600.000 orang. Rekrutmen CPNS guru dalam jumlah besar, kata dia, akan berlangsung hingga 2024. Targetnya, kata dia, rekrutmen CPNS guru mencapai 100.000 orang per tahun.
“Guru masih jadi primadona CPNS, karena kekurangannya juga besar. Selain itu juga dosen dan tenaga kesehatan baik di daerah dan pusat,” katanya.
Ia juga mengatakan lima besar formasi CPNS 2019 meliputi kuota CPNS Guru yang direkrut sebanyak 63.324 orang, sebanyak 4.000 guru di antaranya dialokasikan untuk Kementerian Agama.
Kemudian, ada Tenaga Kesehatan sebanyak 31.756 orang, sebesar 1.400 di antaranya untuk pemerintah pusat, selebihnya untuk seluruh pemerintah daerah di Indonesia.
Selanjutnya, dalam kuota CPNS 2019 ada untuk Teknis Fungsional 23.660 orang, Teknis lainnya 28.767, dan Dosen 2.194 orang.
Secara keseluruhan, total CPNS 2019 yang direkrut sebanyak 197.111 orang yakni untuk pemerintah pusat (kementerian/lembaga) 37.854 orang dan pemerintah daerah (kabupaten/kota dan provinsi) 159.257 orang. (Siedoo)
