JAKARTA – Angka putus sekolah yang masih saja terjadi di Indonesia. Merujuk data Survei Ekonomi Nasional (Susenas) 2017 terungkap anak putus sekolah di pedesan masih dominan sebesar 1,43 persen dibanding di perkotaan sebesar 0,92 persen.
Angka putus sekolah tersebut didominasi di sekolah tingkat menengah atas (SMA sederajat) sebesar 4,74 persen SD dan sederajat sebesar 0,32 persen serta SMP sebesar 1,54 persen.
“Saya kira pemerintah daerah (pemda) harus memberi perhatian khusus atas angka putus sekolah ini dengan berkoordinasi dengan pemerintah desa di masing-masing daerahnya,” kata Wakil Ketua Komisi X DPR RI Reni Marlinawati dilansir dari dpr.go.id.
Disebutkan dari data BPS, sumbangan angka anak putus sekolah didominasi Provinsi Papua sebesar 4,74 persen. Ia berharap pemerintah dapat memberi perhatian khusus untuk daerah-daerah yang banyak menyumbang putus sekolah.
“Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus memberi perhatian terhadap daerah-daerah yang paling banyak menyumbang angka putus sekolah,” pungkas Reni.
Sementara itu, melansir dari belitungtimurkab.go.id, angka putus sekolah atau drop out (DO) siswa SMP sederajat di Kabupaten Belitung Timur terbilang cukup tinggi. Dibanding dengan tahun 2017 lalu, angka putus sekolah di tahun 2018 meningkat meski jumlahnya tidak terlalu signifikan.
Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Beltim, Partono menyatakan angka siswa DO tahun 2018 lalu mencapai 153 orang siswa. Angka itu meningkat 4 persen, jika dibanding tahun 2017 lalu yang hanya mencapai 147 orang.
“Data itu per Oktober 2018. Untuk tahun 2019 ini baru akan kita ambil setelah bulan Juli, kalau semua siswa sudah tetap bersekolah,” kata Partono.
Mayoritas penyebab siswa SMP putus sekolah adalah karena faktor sosial, yakni akibat pergaulan lingkungan dan kenakalan remaja. Namun menurut Partono yang mendasari semua itu lebih karena kurangnya perhatian keluarga akibat rumah tangga yang sudah berantakan.
“Kalau bahasa kita umumnya karena keluarganya broken home atau permasalahan rumah tangga orangtuanya. Kenakalan itukan sumbernya dari keluarga, ini terjadi hampir di seluruh satuan pendidikan, meski faktor lainnya tetap ada,” ungkap Partono.
Untuk penyebab dari faktor ekonomi, Partono menyebut sangat kecil sekali, bahkan hampir tidak ada. Hal ini lantaran biaya sekolah di Kabupaten Beltim sangat terjangkau.
“Kalau masalah ekonomi sangat sedikit. Sepanjang siswa mau bersekolah, masalah tidak mampu bayar uang sekolah bisa diatasi lewat berbagai program bantuan khusus untuk keluarga kurang mampu,” jelas Partono. (Siedoo)
