JAKARTA – Pemerintah pusat memberikan perhatian besar pada dunia riset dengan rencana alokasi dana abadi riset sebanyak Rp 1,7 triliun mulai tahun 2019. Hal ini diharapkan bisa menstimulus peningkatan geliat riset di Indonesia.
“Riset harus diintegrasikan pada spirit pengembangan SDM dalam negeri dan kebutuhan dalam negeri seperti penguatan ekonomi kreatif,” kata Wakil Ketua Komisi X DPR RI Reni Marlinawati dilansir dari ppp.or.id.
“Politik anggaran dana riset ini sebagai langkah nyata penguatan SDM Indonesia sebagaimana komitmen Presiden Jokowi,” tambahnya.
Perempuan berjilbab ini menyebut selama 2018 ada sejumlah kemajuan yang dicapai pemerintah di bidang pendidikan. Hal ini misalnya terlihat dari terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) No 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
PP ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan guru honorer dan menjadi landasan yuridis untuk menyelesaikan persoalan tenaga pendidik yang belum berstatus PNS.
“Harapannya, tahun 2019 tak ada lagi persoalan yang muncul dari guru honorer,” kata Reni.
Menurut data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ada 1,5 juta guru guru honorer di Indonesia. Jumlah ini terdiri dari 735 ribu guru honorer di sekolah negeri dan 790 ribu di sekolah swasta.
Selama ini rata-rata guru honorer mengeluhkan nasib mereka yang hanya menerima honor yang sangat minim dan jauh dari UMR.
Melansir dari kompas.com,
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) mendorong para peneliti untuk melakukan riset yang hasilnya bisa bermanfaat bagi masyarakat umum.
Dirjen Riset dan Pengembangan Kemenristek Dikti Muhammad Dimyati menyatakan, sejauh ini puluhan ribu hasil penelitian hanya bermanfaat bagi kalangan komunitas peneliti saja.
“Sekitar 22.000 hasil penelitian baru dipublikasikan. Kami dorong peneliti untuk menghasilkan penelitian yang lebih bermanfaat bagi masyarakat umum, tidak seperti menara gading, yang tidak menetes,” jelas Dimyati.
Dalam tiga tahun terakhir, lanjutnya, sudah ada sekitar 62.000 hasil penelitian yang didanai pemerintah, hasilnya seperti pesawat N129, Gesit, Konverter Kit, alat membuat bakso, hingga Sulis (susu listrik) yang sudah diterapkan banyak produsen susu di berbagai daerah.
“Peneliti harus terjun merumuskan apa yang dibutuhkan masyarakat, supaya hasilnya bisa langsung ditangkap industri,” tandasnya.
Sementara itu terkait dengan rektrutmen P3K, rencananya akan dilaksanakan akhir Januari 2019. PNS dan P3K tergolong dalam ASN. Perbedaanya tipis, kedua-duanya sama-sama mendapatkan gaji dan tunjangan dari pemerintah, hanya saja untuk P3K tidak mendapatkan dana pensiun. (Siedoo)
