JAKARTA – Dalam proses validitasi hasil SKD dan SKB peserta tes CPNS, Badan Kepegawaian Negara (BKN) tak main-main. Untuk memastikan keakuratannya, badan tersebut menggandeng intansi yang membuka lowongan CPNS 2018.
Sekretaris Utama BKN Supranawa Yusuf menyampaikan, sejatinya merekrut calon abdi negara merupakan pekerjaan besar, sehingga harus selalu siaga dan sehat.
“Semangat untuk kita semua demi birokrasi yang lebih baik,” katanya dilansir dari liputan6.com.
Dalam validitasi tersebut, BKN menggandeng perwakilan dari 476 instansi daerah dan 75 instansi pusat yang telah selesai menggelar SKB.
“Pada kegiatan ini, instansi harus menyampaikan bukti pernyataan tanggungjawab terhadap peserta, termasuk terhadap mereka yang memiliki sertifikasi pendidik, dengan membubuhkan tandatangan pejabat pimpinan tinggi yang membidangi kepegawaian,” ungkap Kepala Pusat Perencanaan Kepegawaian dan Formasi BKN yang juga bertindak sebagai Koordinator Tim Pengolahan Rekonsiliasi, Ibtri Rejeki.
Melansir dari kompas.com, Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara Mohammad Ridwan menyampaikan, target pengusulan Nomor Induk Pegawai (NIP) bagi CPNS 2018 diberi batas waktu hingga dua bulan ke depan.
“Kedeputian Bidang Mutasi Kepegawaian BKN menargetkan, penyampaian usul penetapan NIP CPNS 2018 paling lambat masuk ke BKN 28 Februari 2019,” katanya.
Proses menuju penetapan NIP baru, akan dilakukan setelah berkas pengusulan penetapan NIP diterima lengkap oleh BKN. Tentunya, hal tersebut berkaitan dengan kedisiplinan instansi menyampaikan usul penetapan NIP yang akan berdampak pada tanggal mulai bekerjanya pegawai hasil rekrutmen CPNS kali ini.
“Ketepatan waktu instansi menyampaikan usul penetapan NIP CPNS 2018 akan turut menentukan waktu Terhitung Mulai Tanggal (TMT) pengangkatan CPNS 2018 yang juga merupakan tanggal dimulainya masa bekerja di birokrasi,” ujar dia. (Siedoo)
