BANGKA BELITUNG – Ada pernyataan berbeda terkait waktu dimulainya proses pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Sebelumnya, sempat disebutkan bahwa akan diadakan rekrutment pada bulan Februari 2019. Tetapi kini, pelaksanaannya justru semakin dekat waktunya.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Syafrudiin menyatakan, gelaran P3K akan dimulai bulan Januari 2019. “Bulan Januari,” katanya dilansir dari bangkapos.com.
Tetapi sayangnya, mantan Wakapolri ini tidak memperinci formasi P3K yang dibuka. Adapun untuk CPNS 2018, pemerintah membuka 238.015 formasi, mayoritas adalah tenaga pendidik, disusul tenaga kesehatan. “Formasinya nantilah,” lanjutnya saat di Bangka Belitung, Kepulauan Riau.
Ditegaskan, P3K dengan berlandaskan pada PP No 49 Tahun 2018, membuka ruang dan kesempatan bagi tenaga profesional untuk bisa menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) asalkan memenuhi kualifikasi yang telah ditentukan. “Iya, ini P3K untuk semua profesional, lebih terbuka daripada CPNS,” katanya.
Ia menegaskan, dengan adanya P3K, daerah tidak boleh lagi merekrut tenaga honorer, pasalnya sudah diatur melalui P3K. “Berlakunya P3K daerah tidak boleh lagi menerima honorer, karena ini sudah ada regulasinya dengan P3K,” tegasnya.
Sementara itu, sebagaimana ditulis sultrakini.com, Pemerintah Daerah Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara masih menunggu aturan turunan (peraturan menteri) ataupun juknis dan juklak dari pemerintah pusat, baru setelah itu bisa berbuat. “Itu kan baru dari medsos, jika itu sudah ada juknis dan juklak baru kami berbuat,” kata Kepala BKPPD Buton, Zanuriah.
Menurut Zanuriah, informasi tentang P3K sudah sejak lama berendus. Hanya saja, hingga saat ini hal itu belum juga terealisasi. Sehingga, dirinya belum mau banyak berkomentar terkait pengangkatan honorer menjadi P3K.
“Sudah lama didengungkan itu P3K tapi sampai sekarang belum terealisasi,” imbuhnya.
Sebelumnya, Mendikbud Muhadjir Effendy menyatakan, rektrutment P3K akan dibuka Februari 2019. Klik di sini. (Siedoo)
