JAKARTA – Di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), adanya rekrutment CPNS 2018, belum mampu menutup kekurangan pegawai di wilayah setempat, khususnya tenaga pendidikan dan tenaga kesehatan. Di provinsi tersebut masih kekurangan sekitar 4.000 tenaga guru.
“Tingkat kelulusan CPNS 2018 di daerah kami belum maksimal menutupi kebutuhan itu,” kata Perwakilan Komisi I DPRD Kalimantan Selatan H Syahdillah melansir dari bkn.go.id.
Hal itu disampaikan saat beraudiensi di Kantor Pusat Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Audiensi diikuti oleh 15 perwakilan dari DPRD Pemprov Kalimantan Selatan yang terdiri dari Ketua Komisi I, Wakil ketua DPRD dan 15 anggota DPRD.
Sementara dari pihak BKN diwakili oleh Pranata Humas Muda Dyah Wulan Retno Kinasih, Kepala Bidang Fasilitas Penyelenggara Seleksi Sa’i Mulyadi, Kepala Seksi Pengadaan Kementerian Sumartiningsih.
Menanggapi pernyataan itu, Kepala Bidang Fasilitas Penyelenggara Seleksi BKN Sa’i Mulyadi menjelaskan, untuk tingkat kelulusan yang kecil dapat dijawab dengan kebijakan Ketua Panselnas, dalam hal ini Kementerian PANRB. Wewenang BKN hanya dalam pelaksanaan teknis seleksi CPNS.
Menanggapi kekurangan tenaga guru tersebut, Kepala Bidang Fasilitas Penyelenggara Seleksi Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Sa’i Mulyadi menyampaikan, Pemprov Kalimantan Selatan dapat melakukan rekrutmen berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Saat ini sedang berlangsung penyusunan aturan teknis PP tersebut.
“Bagi masyarakat yang tidak bisa mengikuti seleksi CPNS tahun ini karena terganjal oleh ketentuan yang berlaku bisa mengikuti seleksi P3K dengan syarat, antara lain minimal berusia 20 tahun,’’ jelasnya.
Di seluruh wilayah Indonesia di tahun 2018 ini masih kekurangan 707.324 guru berstatus PNS, dan diperkirakan baru bisa terpenuhi dalam jangka tujuh tahun.
Bila di tahun 2018 ini direkrut sekitar 100.000, maka untuk merekrut guru PNS masih terlaksana hingga enam tahun kedepan.
Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemdikbud Supriano mengatakan, kekurangan 707.324 guru PNS terjadi karena pemerintah tak membuka perekrutan sejak 2011.
Padahal, setiap tahun ada ratusan guru yang pensiun dan puluhan lainnya meninggal. Menurut dia, perekrutan tahun ini diprioritaskan untuk daerah terluar, terdepan, dan tertinggal (3T) seperti Papua.
“(Sejak) Pemerintah tidak membuka formasi untuk guru membuat jumlah guru yang pensiun tidak ada yang mengisi. Untuk menentukan kuota khusus guru pada formasi CPNS ini diserahkan kepada Kemenpan RB. Tapi kami sudah mengusulkan 100.000 guru. Tugas Kemendikbud hanya mengidentifikasi kebutuhannya,” kata Supriano dilansir pikiranrakyat.com.
Ia menjelaskan, KemenpanRB memiliki daftar dan kebijakan sendiri perihal memenuhi kebutuhan guru. Ia berharap, data kebutuhan minimal 100.000 guru per tahun sesuai dengan perhitungan Kemen-PANRB.
Menurut dia, guru PNS yang resmi direkrut tahun ini belum tentu akan didistribusikan sesuai kebutuhan zonasi. Kendati demikian, kemungkinan besar bakal disebar ke daerah 3T. (Siedoo)
