Daerah

Pemerataan Guru di Kalsel Terkendala Kondisi

BANJARBARU - Adanya instruksi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI tentang pemerataan guru dijawab oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalimantan Selatan (Kalsel). Selama ini guru dinilai terpusat lebih banyak di kota dibandingkan di daerah dan pelosok. Begitu juga dengan guru bersertifikat yang juga dianggap lebih banyak ada di kota dibandingkan pedesaan dan pelosok.

Kadisdikbud Kalsel, HM Yusuf Effendi menerangkan, Kalsel sulit melakukan pemerataan guru karena kondisinya kini Kalsel justru masih kekurangan guru. Jika ingin diratakan, dikatakan Yusuf, guru apa yang harus diratakan.

“Kondisinya ‘kan Kalsel kekurangan 5.714 orang guru, saat ini kekurangan itu diisi oleh guru honorer,” terangnya.

Jika Kemendikbud RI meminta pemerataan guru maka menurut Yusuf, Kalsel harus lebih dulu menambah guru, baru dilakukan pemerataan.

“Kecuali guru yang diratakan atau dizonasi itu semua guru, tak hanya guru berstatus PNS,” sebutnya.

Tujuan dari pemerataan guru sendiri agar tak ada lagi sekolah favorit dengan jumlah guru lebih banyak dan lebih berkualitas, karena lebih banyak guru yang telah bersertifikasi. Namun, pemerataan atau zonasi yang dicanangkan Kemendikbud tak hanya guru namun juga sarana prasarana sekolah, ujian nasional dan akreditasi.

Dilantiknya jabatan fungsional guru 112 orang di Disdikbud Kalsel juga takkan menambah jumlah guru di Kalsel. Namun dengan adanya kenaikan jabatan guru diharapkan kualitas guru semakin lebih baik.

“Guru harusnya tak hanya menjadikan anak didik mahir dalam teknologi dan akademik namun juga beriman dan berakhlak mulia,” terangnya, dikutip banjarmasin.post.co.id.

Sementara itu Kabid Bina Ketenagaan Disdikbud Kalsel, H Abdul Rahim mengungkapkan pihaknya masih menunggu aturan pemerataan guru, dan sekolah dari Kemendikbud. Jika pemerataan harus dilakukan sejak kini, Disdikbud Kalsel harus melakukan pendataan guru di sekolah-sekolah di SMA SMK di Kalsel.

“Pastinya sebelum dilakukan zonasi perlu sosialisasi ke guru-guru, karena jika tiba-tiba dilakukan pemerataan khawatirnya guru-guru akan kaget,” ungkapnya.

Sementara Kabid Mutasi dan Promosi BKD Kalsel, Hairani mengatakan jumlah guru di Kalsel saat ini memang masih kurang. Setelah moratorium CPNS kemarin, disebutkannya, Kalsel kekurangan banyak guru.

“CPNS 2018 ini kita juga cuma dapat 328 formasi dan itupun terbagi-bagi,” tandasnya. (Siedoo/NSK)

Apa Tanggapan Anda ?