JAKARTA, siedoo.com - Rencana pemerintah terkait pemfokusan penempatan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang lolos tes di daerah luar Pulau Jawa mendapat dukungan dari politisi di Senayan, Jakarta. Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menilai harus ada pembenahan faktor kultural demi menghadirkan pembangunan yang tidak hanya berfokus di Pulau Jawa. Sebagaimana diketahui, ASN terbagi…
JAKARTA, siedoo.com - Penghapusan tenaga non-Aparatur Sipil Negara (ASN) atau honorer di berbagai sektor akan menyebabkan pelayanan publik terganggu jika tidak dirumuskan dengan baik. Demikian ditandaskan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena. “Kebijakan ini berimplikasi sangat luas bagi proses pelayanan publik. Walaupun kebijakan ini maksudnya baik, tapi kalau dilaksanakan tidak tepat…
JAKARTA, siedoo.com - Pemerintah pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) meminta setiap instansi pemerintah untuk melakukan pendataan tenaga non-ASN. Paling lambat 30 September 2022. Hal ini dilakukan untuk memetakan dan mengetahui jumlah pegawai non-ASN, baik di lingkungan instansi pemerintah baik pusat maupun daerah. Imbauan kepada instansi pemerintah untuk mempercepat inventarisasi data…
JAKARTA – Perlu ada kolaborasi antara pemerintah daerah (pemda), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta DPR RI untuk memperjuangkan nasib tenaga honorer Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang bertugas di Sumatera Utara (Sumut). Hal tersebut ditekankan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang. Pihaknya meminta supaya para kepala daerah satu suara, satu bahasa…
Siedoo, Problematika keberadaan pegawai honorer kembali mengemuka meski ini bukan untuk kali pertama. Sebagaimana amanat konstitusi pada UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan bahwa ASN hanya terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja (PPPK). Lebih lanjut, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 memberi batasan keberadaan pegawai honorer…
JAKARTA - Sebanyak 568.238 formasi guru melalui skema Aparatur Sipil Negara (ASN) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang telah diajukan pemerintah daerah. Angka ini masih akan bertambah seiring dengan pembukaan formasi sampai dengan 1 juta guru. “Nantinya pemenuhan formasi sampai satu juta guru ASN P3K akan dilanjutkan sampai seluruh kuota terpenuhi,” kata Direktur Jenderal…
DEPOK - Pengembangan kompetensi ASN merupakan bagian dari pengembangan SDM yang menjadi prioritas kementerian bahkan seluruh kementerian dengan berbasis sistem merit. Demikian ditandaskan Kepala Pusdiklat Pegawai Kemendikbud, Garti Sri Utami. “UU ASN juga memberikan mandat kepada semua instansi pemerintah untuk melakukan reformasi pengelolaan ASN yang mengacu pada kesesuaian kualifikasi, kompetensi, dan penilaian kinerja,” katanya saat…
JAKARTA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bersama 10 kementerian dan lembaga negara bersinergi dalam upaya menangkal radikalisme negatif di lingkungan pemerintah. Dari pertemuan di Jakarta, belakangan ini, sebuah satuan tugas (satgas) dibentuk untuk membantu menanggulangi radikalisme negatif di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN). 10 kementerian dan lembaga negara lainnya yang turut serta dalam sinergi…
