Informasi seputar kebijakan Nasional.
JAKARTA –Perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2019 akan dibuka setelah Pelantikan Presiden – Wakil Presiden Indonesia Periode 2019-2024. Sesuai jadwal pelantikan tersebut digelar Minggu 20 Oktober. Untuk perekrutannya dibuka lima hari setelah pelantikan. “Mulai 25 Oktober. Sudah siap," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Syafruddin dilansir dari detik.com. Meski dibuka…
JAKARTA - Di tahun depan, program Bidikmisi akan diganti menjadi Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah. Penerima bantuannya pun meningkat dibanding Bidikmisi. Jumlahnya Rp 700.000 per bulan, meningkat Rp 50.000 dibanding tahun ini. "Untuk di negeri dan swasta itu sudah gratis dan biaya hidupnya tadinya dari Rp 600.000, saya naikkan Rp 650.000. Sekarang saya naikkan jadi…
MAGELANG - Pihak Universitas Tidar (Untidar), Magelang, Jawa Tengah memberikan pernyataan resmi terkait dosen berinisial H yang diduga menyebar ujaran kebencian di media sosial (medsos) terkait penusukan Menkopolhukam Wiranto di Pandeglang, Banten beberapa waktu lampau. Kepala Biro Umum dan Keuangan (BUK), Among Wiwoho, S.E., M.M., dan Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Kerjasama (BAKPK) Drs.…
SULAWESI - Kepala Perpustakaan Nasional RI, Muhammad Syarif Bando menyatakan, revolusi industri 4.0 mendorong terjadinya disrupsi di dalam berbagai bidang. Terutama, pada skill yang dibutuhkan untuk pekerjaan di industri masa depan. Ditandaskan, ketika revolusi industri 4.0 lahir, ada 1,5 miliar pekerjaan yang akan hilang dan hanya tersisa 2,1 juta pekerjaan di dunia. “Pekerjaan seperti youtuber, analisis…
JAKARTA - Rencana pemerintah pusat memberikan skema gaji kepada guru honorer dengan hitungan setara UMR atau sesuai gaji guru PNS masa nol kerja mendapat respon dari Perkumpulan Honorer K2 Indonesia (PHK2I). Hal itu belum membuat mereka lega. Sebab, selain adanya gaji yang jelas juga kejelasan status, PNS. Koordinator (PHK2I) DKI Jakarta, Nur Baitih menyatakan, gaji…
DEPOK - Pendiri Sekolah Cikal, Najelaa Shihab, percaya bahwa perubahan pendidikan di Indonesia tidak akan diiniasi oleh pemerintah. Menurutnya peran pemerintah sangatlah sedikit dalam menciptakan inovasi-inovasi baru di bidang pendidikan. Masyarakat adalah pihak yang harus berpikir lebih keras untuk menciptakan solusi dan inovasi guna menyelesaikan permasalahan di sekitarnya, termasuk permasalahan pendidikan. “Dunia pendidikan masih kekurangan…
JAKARTA - Kementerian Agama (Kemenag) berkewajiban untuk membuat peraturan turunannya Undang-Undang Pesantren. Setidaknya ada dua Peraturan Presiden (PP) dan 11 Peraturan Menteri Agama (PMA) yang harus diselesaikan dalam waktu satu tahun ke depan. Hal tersebut Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Ahmad Zayadi menuturkan. Namun begitu, ai mengingatkan adanya tantangan dalam menyusun peraturan turunan dari…
JAKARTA - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy kembali mengingatkan pentingnya profesionalisme guru untuk mewujudkan sumber daya manusia (SDM) unggul. "Kalau saya ditanya, di pendidikan apa yang harus pertama diprioritaskan? Menurut saya adalah guru. Karena guru inilah kuncinya. Kita tidak mungkin berbicara SDM unggul, kalau guru tidak memiliki kapasitas itu," dikatakan Mendikbud dalam siaran…
