PURWOKERTO – UNIVERSITAS Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah bekerjasama dengan Universitas Limpopo Afrika Selatan di bidang Tri Dharma perguruan tinggi. Kerjasama itu melalui penandatanganan nota kesepahaman antara Wakil Rektor Unsoed Bidang Akademik Achmad Sodiq, Dekan Fakultas Hukum Unsoed Ade Maman, dan Kepala Departemen Kriminologi Universitas Limpopo Profesor Jaco Barkhuizen. Penandatangan dilakukan di sela-sela forum International Conference on Law, Governance and Social Justice (ICol Gas) atau konferensi internasional tentang hukum, tata kelola pemerintahan dan keadilan sosial di Java Heritage Hotel Purwokerto, Selasa (25/9/2018) diberitakan oleh rri.co.id.
Kepala Departemen Kriminologi Universitas Limpopo Afrika Selatan, Profesor Jaco Barkhuizen menjelaskan, permasalahan hukum, tata kelola pemerintahan dan keadilan sosial di negaranya mirip dengan yang dihadapi bangsa Indonesia sekarang.
Menurut dia, kesamaan kondisi tersebut karena Indonesia dan Afrika Selatan juga sama-sama negara yang sedang berkembang dimana persoalan keadilan sosial, hak azasi manusia (HAM), korupsi, narkoba, kemiskinan dan lebarnya ketimpangan sosial antara si kaya dan si miskin juga dihadapi di negaranya.
Untuk itu, melalui nota kesepahaman kedua universitas, Profesor Jaco Barkhuizen berharap nantinya ada penelitian yang saling menguntungkan di antara kedua perguruan tinggi dalam menjawab persoalan-persoalan di negaranya masing-masing.
”Kita mempunyai banyak persoalan sosial yang mirip. Untuk itu, saya berharap nota kesepahaman yang ditandatangani antara Universitas Limpopo dengan Universitas di sini ada penelitian yang saling menguntungkan dalam melihat permasalahan sosial yang kita hadapi, dan membawa pengetahuan dari kami dan juga pengetahuan dari pihak anda untuk menemukan jawaban terhadap persoalan-persoalan sosial,” terangnya.
Sementara itu, Dekan Fakultas Hukum Unsoed Profesor Doktor Ade Maman Suherman mengungkapkan, permasalahan keadilan sosial di negara berkembang disebabkan karena semakin meningkatnya populasi penduduk. Sehingga, tuntutan terhadap aturan pun semakin tinggi.
”Contoh dalam hak terhadap keamanan pangan, sekarang dengan penduduk 250 juta bayangkan berapa juta ton beras harus disiapkan. Fasilitas kesehatan, berapa banyak fasiltas kesehatan yang harus disediakan untuk sejumlah orang banyak. Terbukti sekarang BPJS tekor toh?” ungkapnya.
Ade Maman menuturkan, meskipun negara sudah membuat aturan sedemikian rupa dalam menyikapi ledakan penduduk tadi, tata kelola pemerintahan saja belum cukup. Karena permintaan kebutuhan masyarakat akan fasilitas kesehatan, pendidikan dan pangan makin tinggi.
“Melalui kerjasama antara Unsoed dan Universitas Limpopo Afrika Selatan, paling tidak bisa menyumbangkan kontribusi pemikiran kepada pemerintah untuk turut serta mencari pemecahan terhadap persoalan keadilan sosial itu,” tuturnya.
Siedoo/NSK
