JAKARTA – Kampus tidak boleh menjadi arena politik. Bila ingin mendatangkan Calon Presiden – Wakil Presiden RI 2019-2024, wajib mengundang semua. Hal tersebut ditandaskan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) M Nasir.

“Saya harapkan kampus tidak main sebelah kaki. Kampus harus bisa menjaga marwah pendidikan. Kalau ada yang mau berpolitik, silahkan keluar dari kampus,” ujar Nasir dilansir dari jpnn.com.

Kemenristekdikti, sebentar lagi akan mengeluarkan peraturan yang menyatakan kampus tidak boleh sebagai arena berpolitik.

Hal itu, kata mantan Rektor Undip Semarang tersebut agar kampus hanya fokus pada pengembangan akademik dan untuk menjaga, serta mengawal ideologi bangsa. Yaitu, NKRI, Pancasila sebagai ideologi negara, dan UUD 1945, serta semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang tetap harus dijaga.

Ia juga meminta kepada pihak-pihak kampus tidak menggunakan kampus untuk kepentingan politik. Sebab, hal tersebut akan berdampak kepada mahasiswa.

“Ya kalau mahasiswanya sama. Kalau berbeda. Ya kalau dosennya sama, kalau berbeda, ini masalah. Yang menjadi masalah itu kampus menjadi tidak independen. Jika kampus tidak independen, problemnya adalah bagaimana masa yang akan datang,” tegasnya dilansir dari kompas.com.

Bahkan, pihaknya tidak segan-segan memberikan sanksi kepada perguruan tinggi negeri yang kedapatan terdapat kegiatan politik. “Rektornya akan kami beri SP (surat peringatan). Jika SP 1, 2, sampai 3 tidak diindahkan, ya diberhentikan,” tandasnya.

Sementara untuk perguruan tinggi swasta, pihaknya akan memberikan teguran melalui Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis). Ia juga meminta mahasiswa untuk bijak menggunakan teknologi, termasuk media sosial.

“Mahasiswa jangan sampai terkontaminasi hoax,” jelasnya. (Siedoo)