MAGELANG – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menobatkan Kota Magelang, Jawa Tengah sebagai Kota Layak Anak (KLA) Kategori Nindya. Kementerian menargetkan Indonesia mampu menjadi layak anak pada tahun 2030 mendatang. Penghargaan ini merupakan kebanggan bagi seluruh masyarakat Kota Magelang.
Penghargaan yang sudah dua kali diraih Kota Magelang ini diharapkan dapat semakin memacu masyarakat untuk menghargai hak-hak anak.
“Paling tidak, penghargaan ini memacu kita untuk menjadi lebih baik. Ke depan, kita harus mengolah lebih baik RT ramah anak, RW ramah anak. Karena kalau tidak dikoordinir dan tidak sesuai kluster serta hak anak, jangan harap kita dapat penghargaan lagi,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP4KB) Kota Magelang, Wulandari.
Wulandari mengatakan, hal ini membutuhkan kerjasama dari semua pihak. Mulai dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tergabung dalam gugus tugas, masyarakat, hingga pengusaha.
Dengan diraihnya penghargaan ini, Kota Magelang harus semakin berani melakukan terobosan-terobosan baru. Terutama terkait hal-hal yang berhubungan dengan perempuan dan anak. Walaupun sebetulnya tujuan utama bukan untuk dapatkan penghargaan, tapi lebih kepada memberikan pelayanan dan menyediakan fasilitas terbaik untuk anak-anak di Kota Magelang.
“Sehingga Kota Magelang layak menjadi kota layak anak dan ramah anak,” jelas Wakil Walikota Magelang Windarti Agustina, usai menerima penghargaan yang diserahkan langsung Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise, di Surabaya, Senin (23/7/2018) malam.
Menurutnya, fasilitas juga menunjang anak-anak untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Sehingga, dapat berprestasi secara maksimal.
“Penghargaan kategori nindya ini sudah dua kali kita dapatkan. Harapannya tahun depan dapat yang kategori utama,” ujar Windarti.
Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise mengatakan, Indonesia ditargetkan mampu menjadi layak anak pada tahun 2030 mendatang. Untuk mencapai ke arah sana, masih membutuhkan perjalanan yang panjang.
“Diperlukan sinergitas dan kerja keras pemimpin-pemimpin di daerah, termasuk kerjasama OPD setempat,” jelasnya.
Dirinya juga meminta perhatian khusus dari Pemerintah Daerah (Pemda) untuk urusan perempuan dan anak. Banyak laporan yang masuk dari daerah-daerah yang mengatakan bahwa anggaran mereka sangat sedikit.
“Jangan takut-takut meningkatkan anggaran untuk perempuan dan anak, karena dua pilar ini yang nantinya menyelamatkan masa depan bangsa,” jelas menteri.
