MAGELANG – Progres penanganan kemiskinan di Kota Magelang, Jawa Tengah mendapatkan perhatian serius. Tidak hanya menjalankan para birokrat yang ada di lingkungan organisasi perangkat daerah semata. Pemkot Magelang juga menggandeng akademisi untuk menangani angka kemiskinan terhadap warganya.
Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS) berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Magelang tengah untuk penanganan masalah kemiskinan. Keduanya bekerjasama dalam hal penelitian peran Corporate Social Responsibility (CSR) pada program pengentasan kemiskinan.
“Sejak beberapa tahun terakhir rutin menjalin kerjasama dengan Pemkot Magelang. Itu terkait program-program yang dilaksanakan,” ujar salah satu peneliti dari UNS Ruthiana Wayunengsehujar Windarti, di sela Focus Group Discussion (FGD) Penanggulangan Kemiskinan.
Dari tahun ke tahun, angka kemiskinan di Kota Magelang menunjukkan penurunan. Di tahun 2017 sendiri, angka kemiskinan mencapai 8,75 persen. Namun demikian, dengan target 6,44 persen di tahun 2021, perlu partisipasi semua pihak.
“Untuk kali ini, penelitian yang kami lakukan terkait kemiskinan di Kota Magelang. Kebetulan penelitian ini disetujui oleh kampus, sehingga kami bekerjasama dengan Pemkot Magelang,” jelasnya.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Magelang Joko Soeparno menyatakan, penelitian yang dilakukan UNS untuk mengetahui sejauh mana peran CSR/Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) dalam program pengentasan kemiskinan. Serta, mengevaluasi kemungkinannya untuk bisa diefektifkan dan disinergikan.
Baik dengan program pemerintah maupun antara TJSL yang satu dengan yang lainnya. Sehingga, lebih maksimal dalam rangka penurunan angka kemiskinan di Kota Magelang. Saat ini, ia juga sedang melakukan mekanisme pemutakhiran mandiri (MPM) untuk mengetahui data kemiskinan by name by address.
“Sesuai data yang ada, angka kemiskinan di Kota Magelang tahun 2017 mencapai 8,75 persen atau sekitar 10 ribu jiwa,” jelas Joko.
Sementara itu,Wakil Walikota Magelang Windarti Agustina mengatakan, Pemkot Magelang selama ini telah memiliki banyak program dan kebijakan untuk pengentasan kemiskinan. Namun hal itu belum berdampak maksimal terhadap penurunan angka kemiskinan.
“Untuk itu, melalui kolaborasi yang dilaksanakan, diharapkan ada masukan-masukan positif. Sehingga, penanggulangan kemiskinan dapat tercapai,” urainya.
Menurutnya, diperlukan strategi jitu untuk dapat pencapai target penurunan angka kemiskinan sebesar 6,44 persen di tahun 2021. Strategi tersebut antara lain membangun basis data kemiskinan yang terintegrasi, memantapkan program pengentasan kemiskinan dengan meningkatkan pelayanan kesehatan dan pengendalian penduduk, meningkatkan pelayanan pendidikan, meningkatkan pelayanan sosial, meningkatkan daya saing pekerja, dan meningkatkan kualitas pemukiman.
“Kami sangat menyadari pentingnya keterlibatan semua pihak dalam program pengentasan kemiskinan ini. Akan lebih efektif kiranya apabila kita dapat menyatukan langkah dan saling bahu membahu,” tandasnya.
