JAKARTA – Tidak semua kota atau kabupaten di Indonesia yang menyerahkan kuota CPNS 2018 ke pemerintah pusat, mendapat persetujuan. Ada berbagai pertimbangan diloloskan atau tidaknya. Diantaranya adalah kemampuan anggaran pemerintah daerah.
Dari 380 daerah, saat ini 134 daerah terancam tak bakal mendapatkan jatah penerimaan CPNS) tahun 2018. Sebab, daerah tersebut diketahui masih memiliki anggaran belanja pegawai di atas 50% dari total anggaran belanja daerah yang ada.
“Kalau rasionya masih di atas 50%, kita nggak akan tambah jumlah pegawainya. Sekarang kita suruh perbaiki dulu strukturnya, baru kita izinkan menambah pegawai,” kata Menteri PAN-RB Asman Abnur sebagaimana ditulis detik.com.
Ditandaskan, aturan tersebut sesuai dengan PP No 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. PP tersebut untuk penentuan formasi kepegawaian agar berubah jauh lebih baik.
Dengan sistem itu, maka pemerintah dapat mengetahui langsung mengenai usulan penambahan PNS oleh kementerian, lembaga, maupun Pemda lewat sistem komputerisasi yang ada. Termasuk e-budgeting.
Pemerintah sendiri akan melakukan rekrutmen CPNS tahun ini dengan prinsip zero growth atau tidak lebih dari jumlah PNS yang pensiun. Hal tersebut dilakukan demi memperhitungkan kemampuan kas negara, namun pelayanan publik tetap bisa tetap optimal dengan mengoptimalisasi penggunaan IT.
“Pokoknya minus growth atau zero growth. Kita akan sesuaikan dengan kemampuan anggaran dan keuangan sampai belanja pegawai di daerah,” jelasnya.
Pemerintah sendiri akan menerapkan sistem zero growth untuk rekrutmen CPNS 2018 atau akan merekrut pegawai baru sesuai dengan jumlah PNS yang pensiun di tahun yang sama. Asman bahkan mengatakan, kalau bisa pemerintah hanya merekrut 50-70% dari total pegawai yang pensiun di 2018. Karena ada beberapa yang akan dimaksimalkan lewat sistem informasi dan teknologi (IT).
“Kita masih terapkan sistem zero growth, jangan melebihi dari jumlah yang pensiun. Jadi jumlah PNS yang memasuki batas pensiun di 2018 jadi pedoman,” katanya.
Adapun jumlah PNS daerah yang pensiun terdapat 186.744 pegawai. Rekrutmen nantinya akan diutamakan untuk mendukung pembangunan pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan dengan prioritas daerah tertinggal, terluar dan terdepan.
“Di beberapa daerah sudah membutuhkan pegawai baru yang sesuai bidangnya terutama bidang kesehatan,” ucapnya.
Ditandaskan, target pemerintah dalam rekrutmen CPNS kali ini menghasilkan PNS yang smart, yang tidak kalah dengan swasta. Sehingga, tidak diatur oleh pengusaha. Smart itu artinya integritas dan komunikasi dengan negara luar juga lancar.
“Kalau ASN pintar tidak bisa lagi diatur oleh swasta. Swasta itu diatur oleh birokrasi. Dan penekanan saya adalah hospitality. Hospitality menjadi modal dan sikap yang harus dimiliki oleh ASN,” katanya.
