MAGELANG, siedoo.com – Amil zakat tetap menarik untuk diperbincangkan. Apalagi jika dihubungkan dengan pengentasan kemiskinan dan demokrasi. Silaturahmi dan Diskusi Korps Alumni Mahasiswa Islam (KAHMI) Magelang Raya di Masjid Muhajirin Kramat Utara Kota Magelang, baru-baru ini, membahas hal tersebut.
Sebagai narasumbernya Presidium Majelis Daerah (MD) KAHMI Kabupaten Magelang yang juga Ketua Lazismu (Lembaga Amil Zakat Sedakah Muhammadiyah) Kecamatan Bandongan, H Noerjoso S.Pt.
“Amil zakat jangan hanya ahli dalam akuntasi zakat, infak, sedekah,” katanya di pertengahan paparan.
Dinyatakan amil zakat berperan besar dalam mengentaskan kemiskinan. Selain beraktivitas mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan ZIS (zakat, infak, sedekah), amil zakat juga bisa menjadi mitra pemerintah dalam mengurai persoalan kemiskinan.
Yang dilakukan, data-data kemiskinan yang ditemukan di lapangan bisa disingkronkan dengan data yang dimiliki pemerintah. Tidak perlu tingkat pusat. Bisa dilakukan di daerah-daerah. Sebab di sana juga ada kebijakan anggaran.
“Amil Zakat juga perlu menjadi mitranya pemerintah dalam menyusun budget (anggaran). Jadi bisa dilakukan secara politik maupun public hearing,” ujarnya.
Dinyatakan di Kecamatan Bandongan penduduknya ada di kisaran 50.000 jiwa. Warga yang miskin kurang lebih 5.000 jiwa. Disadarinya, kehadiran Lazismu di kecamatan tersebut belum mampu memecahkan persoalan kemiskinan.
“Zakat yang terkumpul baru Rp250 juta pertahun. Sehingga gerakan baru terbatas tambal sulam. Belum menyentuh persoalan. Meski demikian bukan berarti amil zakat tidak ada gunanya,” paparnya.
Dijelaskan, kemiskinan ada beberapa macam. Diantaranya adalah kemiskinan absolut. Golongannya; orang yang sudah tua atau lansia; kaum difabel. Mereka tepat kalau diberi sembako, diberi kartu kesehatan dan sejenisnya. Angka kemiskinan di Indonesia tembus 26,50 jiwa.
“Tapi kalau kemiskinan struktural tidak efektif jika diberi sembako maupun diberi kartu kesehatan,” tandasnya.
Menurutnya, bila kemiskinan struktural masih diberi sembako seperti kemiskinan absolut, maka mereka bisa disetir oleh partai tertentu untuk dijadikan sumber suara. Disamping itu mereka tidak memiliki peluang untuk maju.
“Jadi manja. Jadi demokrasi kita tidak wajar, tidak normal. Yang paling berbahaya digunakan untuk korupsi. Kita sangat paham. Berapa angka korupsi dari BLT? Karena memang tata kelola tidak detail,” tandasnya.
Sementara itu Presidium MD KAHMI Kota Magelang, Drs. H. Sany Budi Tjahyono menyatakan, program BLT (bantuan langsung tunai) dari pemerintah belum mampu mengangkat derajat untuk lepas dari kemiskinan.
“Kalau hanya diberi BLT, itu seperti dimiskinkan. Tidak ada pemberdayaan,”
Dinyatakan, untuk menekan angka kemiskinan bisa dilakukan secara bersama-sama, berbagai pihak. “Perlu dilakukan secara berjamaah. Perlu adanya program pemberdayaan,” tandasnya.
Di sisi lain MD KAHMI Kota Magelang dan MD KAHMI Kabupaten Magelang sedang mempersiapkan untuk mengikuti Munas KAHMI XI di Kota Palu Sulawesi Tengah (Sulteng) pada 24 – 28 November 2022.
“Yang akan berangkat masing-masing dua orang, baik dari MD KAHMI baik Kota maupun Kabupaten Magelang. Termasuk satu orang Forhati (Forum Alumni Kohati),” kata Koordinator Presidium MD KAHMI Kota Magelang, Drs. H. Aris Nugroho, M.Si.
Dalam Munas tersebut, peserta penuh dari seluruh Indonesia yang telah teregistrasi untuk hadir tercatat sebanyak 1.096 orang. Sedangkan secara keseluruhan termasuk para peninjau sebanyak sekitar 6.000 orang.
Gelaran nasional tersebut akan berlangsung di Sriti Convnetion Hall di Jalan Durian, Palu Barat. Yang membuka rencananya Presiden Joko Widodo pada 25 November 2022 pagi dan ditutup Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin pada 27 November 2022.
Sejumlah menteri koordinator, menteri kabinet dan para pejabat negara lainnya sepert Kapolri dan Panglima TNI, akan hadir sebagai pembicara pada Munas KAHMI tersebut. (siedoo)
