JAKARTA – Pembebasan lahan tanah untuk membangun markas komando (mako), rumah dinas tentara, dan akademi militer (akmil) menjadi sorotan Anggota Komisi I DPR RI Alimin Abdullah. Ia mengingatkan, jangan sampai TNI sebagai penjaga kedaulatan NKRI masih memiliki permasalahan tanah yang belum terselesaikan untuk menunjang pembangunan sarana prasarana dan fasilitas.
Hal itu diungkapkan Alimin dalam rapat dengar pendapat antara Komisi I DPR RI bersama Panglima Komando Armada III Laksamada Muda TNI Irvansyah beserta seluruh jajaran, di Markas Komando Armada III, Sorong, Papua Barat, belakangan ini. Selain permasalahan tanah, Alimin juga menyoroti ketersediaan bahan bakar B-0 untuk kapal perang republik Indonesia atau KRI.
Menurut Alimin bahan bakar B-0 ini penting untuk mobilitas penjagaan laut Indonesia, mengingat per tahun 2022, kekuatan laut signifikan bertambah pada puluhan unit kapal patroli Indonesia yang juga memperkuat aset angkatan laut.
Selengkapnya adalah sebanyak 282 unit kapal perang di antaranya Fregat 7 unit, Korvet 24 unit, kapal selam 4 unit, kapal patroli 181 unit, kapal penyapu ranjau 11 unit.
“Jangan sampai alutsista yang sudah ada itu tidak dapat beroperasi karena tidak memiliki bahan bakar B-0. Bagaimana kita mau menjaga pertahanan laut kita, bila bahan bakar untuk KRI kita saja tidak ada,” katanya dilansir dari dpr.go.id, Kamis (21/7/2022).
Alimin meminta agar TNI dalam mengajukan pengadaan alutsista, jangan membeli bekas pakai negara lain. Mengingat maintenance atau perbaikan alutsista dengan tahun lama sangant membutuhkan biaya yang besar, selain itu juga belum tentu ada onderdil yang dibutuhkan, karena sudah tidak tersedia di pasaran.
“Saya ingatkan, barang antik memang bagus, tapi jika untuk alutsista nya antik (barang lama), bagaimana bisa maksimal untuk menjaga kedaulatan perairan kita yang sangat luas dan bersaing dengan teknologi terbaru milik negara lain, tolong ini diperhatikan Panglima,” tutup Alimin.
Merespon pernyataan Alimin, Panglima Komando Armada III Laksama Muda TNI Irvansyah mengatakan untuk pembebasan lahan pembangunan Markas Komando Armada III Sorong sudah selesai. Hanya saja masih membutuhkan anggaran untuk membangun sejumlah fasilitas yang sampai saat ini belum bisa tercapai.
“Alhamdulillah, kalau pembebasan lahan di sini, sudah tidak ada pak, hanya saja kami membutuhkan dukungan dana untuk membangun sejumlah fasilitas,” kata Irvansyah.
Kemudian, untuk permasalahan ketersediaan bahan bakar B-0, kami sudah sampaikan ke pusat agar mendapat perhatian.
“Perihal pengadaan alutsista, kami sepenuhnya hanya mengikuti perintah dari pusat, yakni Kementerian Pertahanan. Kami tidak memiliki kewenangan untuk meminta pengadaan alutsista Pak,” tutup Irvansyah. (dprri/siedoo)
