JAKARTA – Rencana pemerintah yang akan menerapkan ujian sekolah berstandar nasional (USBN), sebagai pengganti ujian sekolah (US), di jenjang sekolah dasar (SD) menuai pro dan kontra. USBN yang bakal diterapkan tahun 2018 ini, dalam ujiannya siswa harus mengerjakan delapan mata pelajaran (mapel) dari sebelumnya tiga mapel.
Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia (IGI) Muhammad Ramli Rahim mengatakan, pemerintah sejatinya tidak perlu menambah persoalan baru. Khusus untuk pendidikan jenjang SD, pemerintah pusat harusnya berfokus pada pemenuhan layanan dasar seperti dicukupinya jumlah guru PNS di seluruh unit SD.
’’Siapa guru yang akan mengajari siswa menghadapi USBN. Gurunya saja tidak ada,’’ katanya sebagaimana ditulis Jpnn.
Penerapan USBN, 25 persen butir soal dari Kemendikbud. Hal ini bakal menjadi beban di banyak sekolah. Sebab tidak bisa dipungkiri kondisi SD di Indonesia sangat beragam kualitasnya.
’’Masih banyak SD yang guru PNS-nya hanya dua orang. Bahkan ada yang satu orang, itupun merangkap sebagai kepala sekolah,’’ ungkapnya.
Menurutnya penambahan mapel di USBN jenjang SD itu berlawanan dengan penguatan pendidikan karakter yang digaungkan Presiden Joko Widodo. Sebab pada praktiknya nanti, penambahan mapel itu bakal semakin membuat sisi dan guru berpacu mengejar angka USBN setinggi-tingginya. Sehingga upaya penguatan pendidikan karakter di SD, yang menjadi pondasi pendidikan masa depan, bakal kian terabaikan.
’’Ini jelas upaya menentang pendidikan karakter,’’ katanya.
Di sisi lain, pengamat pendidikan Prof Suyanto PhD menyambut baik kebijakan baru Badan Standardisasi Nasional Pendidikan (BSNP) yang akan menerapkan USBN di tingkat SD mulai 2018.
Mantan ketua Tim Evaluasi Kurikulum 2013 ini mengungkapkan, dengan adanya kebijakan ini, seluruh siswa dapat lebih serius mempelajari semua mata pelajaran di sekolah. Sebab sebelumnya, guru-guru mata pelajaran yang tidak diujikan dalam US/USBN/UN kerap mengeluhkan perilaku siswa yang cenderung tidak serius dalam mempelajari atau memahami mata pelajaran yang diajarkan.
”Kita terbuka saja, saat ini siswa banyak menyepelekan mata pelajaran lain karena dianggap tidak diuji dalam US. Benar ‘kan? Tapi dengan semua mapel masuk USBN, dipastikan seluruh siswa bisa lebih serius belajarnya,” ungkapnya.
Tak hanya itu, Suyanto menilai, penilaian kualitas dan kemampuan siswa harus semakin ditingkatkan. Jadi, ke depan penilaian siswa tidak hanya pada mata pelajaran tertentu. Tetapi menyeluruh termasuk karakter dan perilaku siswa di sekolah.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih menilai wacana pemberlakuan USBN bagi siswa SD perlu dikaji ulang. Sebab, siswa SD belum pernah disiapkan untuk mengikuti USBN.
“Kalau siswa SMP dan SMA/SMK sudah lebih terbiasa dengan USBN,” ujarnya.
Menurutnya, jika USBN memang harus dilaksanakan bagi seluruh jenjang pendidikan, maka hal tersebut dilakukan di sekolah-sekolah tertentu yang dinilai memiliki kesiapan.
“Tidak adil jika harus diterapkan ke semuanya,” katanya.
Prosedural
Kepala Badan Standardisasi Nasional Pendidikan (BSNP) Bambang Suryadi menyebutkan tidak akan ada lagi ujian sekolah karena esensi USBN adalah ujian sekolah.
Pihaknya akan menetapkan prosedur operasional standar (POS). Adapun mengenai soal ujian, 20-25 persen disiapkan pemerintah pusat, dalam hal ini Kemendikbud.
