JAKARTA – Anggaran Program Organisasi Penggerak (POP) diusulkan agar dialihkan untuk menambah hotspot jaringan internet. Ini tidak lain agar lebih berguna untuk mengoptimalkan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) daring bagi siswa maupun mahasiswa.
“Daripada bikin ribut dan gaduh, alihkan saja anggaran (POP) setengah triliun itu untuk 52,5 juta pelajar dan mahasiswa di seantero negeri ini agar gratis mengakses pembelajaran daring,” kata Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih dilansir dari dpr.go.id
Diusulkan, daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) POP diganti dengan program penambahan hotspot internet gratis. Diharapkan hotspot tersebut ada di setiap RW, atau paling tidak ada di setiap kantor desa atau kelurahan.
“Di tempat-tempat hotspot itulah nantinya siswa maupun mahasiswa dapat belajar secara daring, dengan tetap menerapkan protokol pencegahan covid-19,” tandasnya.
Teknis pelaksanaannya bisa dijadwal secara bergilir per jenjang untuk menghindari kerumunan. Idealnya di setiap RW ada atau di-split lagi menjadi beberapa titik. Misalnya setiap RT ada hotspot.
“Hal ini bisa saja kombinasi antara dana Pemerintah sebagai stimulus, dengan swadaya masyarakat di lingkungannya,” ujarnya.
Namun Fikri menegaskan, pengalihan anggaran dalam DIPA harus melalui proses pembahasan anggaran dengan DPR. Walaupun kenyataannya banyak DIPA yang diubah tanpa pelibatan dan persetujuan DPR dengan alasan darurat masa pandemi covid-19.
“Kita DPR menolak cuma jadi penonton saja atas semua kebijakan anggaran. Jadi fungsi anggaran DPR akan tetap kami perjuangkan atas nama konstitusi UUD 1945, termasuk mengubah DIPA,” tandas legislator dapil Jawa Tengah IX itu.
Sementara terkait dengan POP, ia meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk menundanya. Pasalnya program dengan anggaran mencapai Rp 595 miliar itu dianggap malah menimbulkan kegaduhan di masyarakat.
Melansir dari suara.com, POP Kemendikbud merupakan program peningkatan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang dilakukan ormas dengan dana hibah dari pemerintah senilai total Rp 595 miliar.
Ormas yang lolos seleksi akan diberi dana yang besarnya dibagi kategori. Kategori gajah diberi dana hingga Rp 20 miliar, Kategori Macan dengan dana hingga Rp 5 miliar, dan Kategori Kijang dengan dana hingga Rp 1 miliar.
Ormas calon penerima yang lolos disahkan lewat surat Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan tanggal 17 Juli Tahun 2020 Nomor 2314/B.B2/GT/2020 yang ditandatangani Direktur Jenderal GTK, Iwan Syahril.
Yayasan Putera Sampoerna lolos untuk mendapatkan dana Kategori Macan dan Gajah, lalu Yayasan Bhakti Tanoto lolos dalam Kategori Gajah sebanyak dua kali (Pelatihan guru SD dan SMP).
POP sendiri merupakan program pelatihan guru besutan Kemendikbud yang melibatkan organisasi masyarakat bidang pendidikan. Bentuknya, ormas membuat pelatihan dan Kemendikbud memberikan dana.
Namun seiring hasil seleksi diumumkan, kritik membanjiri program ini. Kemendikbud diprotes karena meloloskan sejumlah ormas yang dinilai tidak kompeten dan tidak jelas latar belakangnya.
Hal itu pun menuai polemik. Bahkan Ketua Lembaga Pendidikan (LP) Ma’arif NU, Arifin Junaidi mengatakan, secara lembaga PBNU telah memutuskan untuk tidak bergabung dalam POP 2020. Arifin menuturkan, LP Ma’arif NU meminta kepada Kemdikbud untuk mematangkan konsep dan menunda pelaksanaannya tahun depan. Dalam hal ini, LP Ma’arif NU mempertimbangkan akan untuk bergabung dalam POP tahun depan setelah mempelajari dan mencermati revisi konsep POP.
“Apabila Kemdikbud memaksakan POP dilaksanakan tahun ini, maka LP Ma’arif NU PBNU menyatakan tidak bergabung dalam POP Kemdikbud,” katanya dilansir dari beritasatu.com.
Melansir dari kemendikbud.go.id, Mendikbud Nadiem Makarim berharap organisasi penggerak seperti Muhammadiyah, NU, dan Persatuan Guru Republik Indonesia ( PGRI) yang selama ini sudah menjadi mitra strategis pemerintah dan berjasa besar di dunia pendidikan, dapat kembali bergabung dalam POP.
“Dengan penuh rendah hati, saya memohon maaf atas segala ketidaknyamanan yang timbul dan berharap agar ketiga organisasi besar ini bersedia terus memberikan bimbingan dalam proses pelaksanaan program, yang kami sadari betul masih jauh dari sempurna,” ujar Mendikbud.
Mendikbud Nadiem Anwar Makarim menegaskan, keterlibatan Putera Sampoerna Foundation bersama Tanoto Foundation dalam POP dipastikan tidak akan menggunakan dana dari APBN. Adapun untuk skema pembiayaan pada dua yayasan tersebut, tambah Nadiem, adalah mandiri.
“Berdasarkan masukan berbagai pihak, kami menyarankan Putera Sampoerna Foundation juga dapat menggunakan pembiayaan mandiri tanpa dana APBN dalam POP dan mereka menyambut baik saran tersebut. Dengan demikian, harapan kami ini akan menjawab kecemasan masyarakat mengenai potensi konflik kepentingan, dan isu kelayakan hibah yang sekarang dapat dialihkan kepada organisasi yang lebih membutuhkan,” kata Nadiem. (Siedoo)
